Surya Paloh Bikin Kejutan: NasDem Siap Tersingkir dari Parlemen Demi Demokrasi

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mendorong kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Menurut Paloh, kenaikan batas minimal suara nasional diperlukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang berada di parlemen. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit, proses pengambilan keputusan dan jalannya pemerintahan dinilai bisa berlangsung lebih efektif.

"Karena memang pertimbangan kita adalah selected partai. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami," ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta, dikutip Senin (21/9).

Paloh berpandangan bahwa sistem kepartaian yang terlalu banyak dapat membuat proses politik dan pemerintahan menjadi kurang optimal. Karena itu, NasDem mengusulkan penyederhanaan partai dilakukan secara alamiah melalui kenaikan parliamentary threshold.

Meski menyadari pandangan tersebut belum tentu disetujui semua partai, Paloh menilai langkah itu tetap layak diperjuangkan demi kepentingan yang lebih luas.

Menariknya, Paloh mengakui sejumlah survei terbaru menunjukkan elektabilitas NasDem masih berada di kisaran 4 persen. Angka tersebut berada di bawah usulan ambang batas 7 persen yang diajukan partainya.

Namun demikian, ia menegaskan NasDem siap menerima konsekuensi politik apabila usulan tersebut benar-benar diterapkan. 

Menurut Paloh, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. Karena itu, NasDem tetap mengusulkan angka 7 persen meski berpotensi merugikan partainya sendiri.

Baca Juga: PDIP Soal Pernyataan Ketum NasDem: Terlalu Pagi untuk Direspons

"Ya itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai," katanya.

Paloh menegaskan usulan tersebut merupakan sikap resmi NasDem dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Meski begitu, ia memastikan partainya akan tetap menghormati keputusan yang nantinya diambil mayoritas kekuatan politik di parlemen.