Bongkar Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ombudsman Malah Tak Nongol di DPR

Komisi XIII DPR RI resmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti temuan dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, agenda yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (28/9/2026) ini terpaksa berjalan tanpa kehadiran pihak Ombudsman RI.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Ombudsman disebabkan oleh belum adanya lampu hijau dari komisi terkait yang menaungi lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

“Awalnya kita juga mengundang Ombudsman dan secara agenda rapat Komisi XIII ingin mendapat hasil investigasi Ombudsman RI ke Lapas Cibinong. Tetapi surat yang kami layangkan dari Komisi XIII DPR RI belum direspons oleh komisi yang bermitra dengan Ombudsman,” ujar Willy di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Meski tidak dihadiri oleh Ombudsman selaku pihak yang melakukan inspeksi mendadak (sidak), Willy menegaskan bahwa RDP tetap sah dan dapat dilanjutkan karena telah memenuhi syarat kehadiran anggota dewan.

“Berdasarkan laporan sekretariat, sudah hadir, sudah lengkap ini ya delapan fraksi, 20 anggota, jadi rapat bisa kita mulai,” tutur Willy.

Baca Juga: Siapa Penghuni 'Kluster Mewah' di Lapas Cibinong? Ombudsman Masih Bongkar Identitasnya

Baca Juga: Skandal Kamar Mewah Lapas Cibinong Bikin Gempar! Kemenimipas Copot 5 Pejabat Sekaligus

Baca Juga: Terbongkar Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong! DPR Langsung Bergerak, Pihak Ini Siap-Siap Dipanggil!

Merespons ketidak hadiran pihak Ombudsman, Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas melayangkn kritik keras. Ia mempertanyakan urgensi rapat yang dinilai tidak tuntas dan terkesan hanya memenuhi formalitas.

“Saya sedikit keberatan untuk rapat kali ini. Ya karena ibaratnya ini kita rapat cuman formalitas untuk numpang lewat doang,” ujar Yan

Meski sempat memanas, gelaran RDP tetap berlangsung. Rapat tersebut difokuskan pada penggalian keterangan serta klarifikasi dari pihak mitra kerja utama Komisi XIII, yakni jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) serta Kepala Lapas Cibinong nonaktif.