IKM Sulit Naik Kelas, Menperin Soroti Minimnya Pendampingan Bisnis

Bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM), tantangan mengembangkan usaha tidak hanya soal kemampuan memproduksi barang. Ketika bisnis mulai berkembang, berbagai persoalan baru ikut muncul, mulai dari pemasaran, merek, desain produk hingga strategi bisnis.

Sayangnya, akses pendampingan untuk mengatasi persoalan tersebut belum merata. Persebaran IKM yang luas membuat konsultasi secara tatap muka sulit menjangkau seluruh pelaku usaha, terutama yang berada di daerah.

Kondisi tersebut mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggandeng perguruan tinggi untuk membuka akses konsultasi bisnis bagi pelaku IKM. Perguruan tinggi diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan keahlian yang dapat membantu pelaku usaha ketika menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan bisnis.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk mempertemukan keahlian akademisi dengan kebutuhan nyata pelaku industri.

“Mitra kolaborasi tentunya memiliki pandangan, pengalaman, sumber daya, dan solusi tersendiri yang dapat saling melengkapi agar program-program Kemenperin menjadi lebih tepat sasaran dan efektif,” kata Agus dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Kebutuhan terhadap pendampingan tersebut cukup besar jika melihat jumlah IKM di Indonesia. Berdasarkan data BPS, terdapat 4,44 juta unit usaha IKM yang tersebar di berbagai wilayah. Sektor ini juga menyerap 13,06 juta tenaga kerja pada Februari 2026.

Pada triwulan II 2026, kontribusi IKM terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai 21,07 persen.

Namun, besarnya jumlah pelaku usaha juga diikuti tantangan dari sisi kualitas sumber daya manusia. Data BPS 2025 mencatat 11,41 persen pelaku industri kecil tidak menyelesaikan pendidikan SD. Kemudian, 32,33 persen merupakan lulusan SD, 21,42 persen lulusan SMP atau sederajat, dan 29,59 persen lulusan SMA atau sederajat.

Di sisi lain, sentra-sentra industri kecil tidak selalu berada di sekitar perguruan tinggi yang memiliki sumber daya untuk memberikan pendampingan.

“Dengan perbedaan persebaran perguruan tinggi sebagai center of excellence ataupun pusat inovasi dengan IKM sebagai pusat kegiatan ekonomi, maka perlu ada mekanisme untuk bisa mempertemukan antara IKM dan perguruan tinggi,” ujar Agus.

Menurut dia, akses terhadap pengetahuan dan teknologi penting untuk membantu pelaku IKM meningkatkan kompetensi sekaligus memperkuat daya saing usaha.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Mentor Hub, layanan konsultasi bisnis gratis secara daring bagi pelaku IKM.

Mulai 22 September 2026, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin menggandeng lima perguruan tinggi, yaitu ISI Yogyakarta, Universitas Ciputra Surabaya, Telkom University, Universitas Pertamina, dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

Baca Juga: Kemenperin: Industri Halal Bukan Sekadar Sertifikasi, tapi Perang Ekonomi

Baca Juga: Jelang Wajib Halal Oktober 2026, Kemenperin Pacu Sertifikasi dan Mutu Produk IKM

Baca Juga: Kemenperin Buka Akses Modal, Industri Halal RI Didorong Kuasai Pasar Ekspor

Mentor Hub menjadi fitur baru dalam web-app Smart Sentra yang dikelola Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan.

Melalui layanan ini, pelaku IKM dapat memilih mentor sesuai dengan persoalan bisnis yang ingin dikonsultasikan. Setelah mengajukan permintaan dan mendapatkan persetujuan mentor, konsultasi dilakukan secara daring selama 30 menit sesuai jadwal yang tersedia.

Kemenperin Kasih Kesempatan Pelaku Usaha Akses dari Perguruan Tinggi

Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita mengatakan layanan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengakses mentor dari perguruan tinggi tanpa harus datang langsung ke lokasi pendampingan.

“Jadi, IKM punya akses tenaga mentor ahli dari mitra perguruan tinggi kami yang siap bertukar pikiran dan memberikan solusi terhadap permasalahan bisnis IKM,” ungkap Reni saat kick-off layanan Mentor Hub Smart Sentra.

Menurut Reni, konsultasi secara daring juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku IKM di daerah untuk mendapatkan pendampingan tanpa terkendala jarak.

Sejauh ini, sebanyak 29 mentor dari lima perguruan tinggi telah terlibat dalam layanan tersebut. Pada masa uji coba September 2026, Mentor Hub telah digunakan untuk 45 sesi konsultasi.

Dari berbagai sesi tersebut, persoalan yang paling banyak dikonsultasikan pelaku IKM antara lain desain produk, branding, pemasaran, dan strategi bisnis.

Hasil konsultasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk memetakan persoalan yang paling banyak dihadapi IKM di lapangan.

Direktur Industri Kimia, Sandang, dan Kerajinan Budi Setiawan mengatakan pola konsultasi tersebut dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan pelaku usaha secara lebih konkret.

“Konsultasi IKM ini tentunya juga menjadi masukan bagi kami untuk penyempurnaan layanan, dan juga menjadi insight untuk lebih memahami dan menyiapkan kebijakan dan program pembinaan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Budi.

Ke depan, Kemenperin akan mengevaluasi pelaksanaan Mentor Hub serta membuka peluang untuk menambah jumlah perguruan tinggi dan mentor yang terlibat.