Kapolri Diganti 'Cepat', Gatot Nurmantyo Bicara 'Radical Break' Prabowo

Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan sejumlah jabatan pemerintahan pada Kamis (1/10/2026). Salah satu perubahan terjadi di tubuh Polri dengan Komjen Suyudi Ario Seto ditetapkan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Suyudi sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). DPR menyetujui pengangkatannya sebagai Kapolri setelah Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantiknya di Istana Negara.

Pergantian tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo bersama Hersubeno Arief dalam obrolan di kanal YouTube Hersubeno Point yang tayang pada 2 Oktober 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Gatot mengaitkan pergantian pimpinan Polri dengan gagasan radical break atau perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Gatot, pergantian Kapolri dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk merespons tuntutan masyarakat terkait pembenahan institusi kepolisian.

"Ini momentum penting. Publik selama ini menantikan ketegasan presiden dalam melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Ketika tindakan cepat ini diambil, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpotensi naik signifikan," ujar Gatot.

Menurut Gatot, posisi Polri memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sipil. Karena itu, perubahan di pucuk pimpinan kepolisian dinilainya berkaitan dengan upaya pemerintah memastikan institusi keamanan dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif.

Sementara itu, pergantian Listyo Sigit juga diikuti perubahan posisi bagi mantan Kapolri tersebut. Listyo kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), setelah sebelumnya memimpin Polri sejak Januari 2021.

Serah terima kepemimpinan Polri kemudian ditandai dengan penyerahan Panji-Panji Polri Tribrata dari Listyo kepada Suyudi di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2026).

Suyudi sendiri memiliki latar belakang panjang di bidang reserse. Sebelum ditunjuk menjadi Kapolri, ia pernah menjabat Kapolda Banten, Wakapolda Metro Jaya, serta Kepala BNN.

Baca Juga: Hadapi Prabowo dan Jokowi di 2029, 'The Last Dance' Megawati Bisa Buka Peluang Pramono Anung

Setelah resmi menjabat, Suyudi juga langsung melakukan penataan organisasi. Polri pada 2 Oktober 2026 menerbitkan telegram yang mengatur mutasi dan rotasi 88 perwira tinggi serta perwira menengah. Sehari setelah itu, Polri juga mengumumkan rotasi 19 kapolda.

Dalam analisis Gatot, perubahan di tubuh Polri menjadi bagian dari dinamika politik pemerintahan Prabowo. Ia juga mengaitkannya dengan kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional setelah berbagai agenda hukum dan politik berjalan.

Di sisi lain, kepemimpinan baru Polri kini menghadapi agenda konsolidasi organisasi. Dengan pergantian pucuk pimpinan yang diikuti rotasi sejumlah pejabat, Suyudi harus memastikan kesinambungan tugas kepolisian sekaligus menjalankan arah kebijakan baru di institusi tersebut.