BTN Sebut Perlambatan KPR Lebih Banyak Dipicu Masalah Pasokan Rumah

Perlambatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) saat ini dinilai bukan semata-mata karena daya beli masyarakat yang melemah. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melihat persoalan justru banyak terjadi di sisi pasokan rumah yang belum siap dibangun atau diserahterimakan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan persoalan pasokan rumah menjadi salah satu hambatan utama penyaluran KPR. BTN mencatat lebih dari 13.000 pengajuan KPR belum bisa direalisasikan karena rumah yang akan dibiayai belum selesai dibangun.

“Di kita aja, lebih dari 13 ribu udah kita kasih penawaran KPR, belum bisa angkat karena rumahnya belum selesai,” kata Nixon dalam Seminar Nasional di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Menurut Nixon, perlambatan pasar KPR memang terjadi dari dua sisi, yakni pasokan (supply) dan permintaan (demand). Namun, persoalan pasokan rumah menjadi faktor yang lebih dominan.

“Memang harus diselesaikan di sisi supply ini. Kemudian di sisi demand, ya memang kalau ditanya, orang-orang pada bilang ya, enggak gitu ya. Tapi saya bilang terjadi di sisi demand, tapi yang paling gede penyebabnya adalah sisi supply,” ujarnya.

Karena itu, Nixon menilai dukungan pemerintah melalui berbagai insentif masih dibutuhkan untuk menggerakkan pasar perumahan. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Menurut dia, insentif tersebut tidak hanya bisa mendorong masyarakat membeli rumah, tetapi juga memberi ruang bagi pengembang untuk meningkatkan produksi.

“Insentif itu kan merelaksasi market supaya produksinya naik. Termasuk demand atas rumah jadi naik,” jelas Nixon.

Bunga KPR 6% untuk Kelas Menengah

Di sisi permintaan, Nixon juga menyambut rencana pemerintah memperluas akses KPR dengan bunga sekitar 6% bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah yang berada di atas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurutnya, kelompok tersebut masih menghadapi tantangan besar untuk membeli rumah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta.

Nixon mencontohkan masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp17 juta per bulan di Jakarta. Dengan tingkat pendapatan tersebut, kemampuan membeli rumah masih terbatas jika tanpa dukungan pembiayaan maupun subsidi.

“Penghasilan Rp17 juta di Jakarta, kan kita realistis deh, bisa beli rumah nggak? Enggak. Sulit, kecuali disubsidi,” ungkap Nixon.

Ia menilai skema bunga tetap 6% dengan tenor panjang dapat membantu kelompok tersebut memiliki rumah. BTN sendiri telah menawarkan produk KPR dengan tenor hingga 40 tahun.

Baca Juga: Terobosan baru BTN, Ambil KPR Kini Bisa Dicicil hingga 40 Tahun

Baca Juga: Kasus KPR Fiktif BTN, OJK: Pengelolaan Kredit Jadi Concern Pengawasan

Baca Juga: Laba BTN Tumbuh 35,89% Jadi Rp2,71 Triliun hingga Agustus 2026

Selain memperluas segmen pembeli, BTN juga mendorong skema KPR recycle untuk menghidupkan kembali pasar rumah bekas yang sebelumnya berasal dari kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Melalui skema tersebut, rumah yang telah dikembalikan kepada bank oleh debitur bermasalah dapat kembali dipasarkan dan dibiayai melalui KPR.

Nixon mengatakan saat ini rumah bekas hasil penyelesaian kredit bermasalah menghadapi kendala karena KPR subsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi rumah baru. Karena itu, skema pembiayaan untuk rumah bekas tersebut masih dalam pembahasan.

“Yang udah NPL, yang orang-orang udah menyerahkan rumahnya, kan sekarang berhenti nih. Nggak bisa dijual pakai KPR subsidi. Karena KPR subsidi definisinya rumah baru. Nah itu lagi sedang digodok juga,” tegas Nixon.

Menurut Nixon, skema tersebut penting agar rumah bekas tetap memiliki akses pembiayaan dan dapat kembali masuk ke dalam ekosistem pasar perumahan.