Henri Subiakto: Nasib Gibran dan Dinasti Jokowi Kini Ada di Tangan Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memang tidak serta-merta menggoyahkan posisinya sebagai Wakil Presiden.

Namun, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai putusan tersebut justru membuka babak baru yang lebih politis, terutama terkait masa depan Gibran dan kekuatan politik keluarga Jokowi.

Dalam putusan perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. 

Baca Juga: Feri Amsari: Satu Kecurangan Pilpres 2024 Sudah Diungkap

Namun, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisi Wakil Presiden karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan perkara tersebut tidak lagi berada dalam ranah sengketa hasil pemilu. 

Henri menilai keputusan tersebut membuat Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden, tetapi persoalan yang muncul dari pertimbangan hukum MK akan menjadi beban politik tersendiri.

"Menurut Putusan MK yang dibacakan semalam, Gibran terbukti tidak memiliki ijazah setara SLTA. Tapi dalam amar putusannya MK menolak permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran karena pertimbangan di luar kewenangan," tulis Henri di akun X, Rabu (7/10/2026).

"Putusannya Gibran akan terus jadi Wapres, tidak didiskualifikasi oleh MK. Namun kondisi sudah cacat secara moral dan etika hukum. Hal itu yang akan jadi persoalan politik yang melekat pada Gibran," sambung dia.

Baca Juga: Tak Dimakzulkan MK, tapi Gibran Kini Mustahil Maju Pemilu 2029, Kecuali...

Menurut Henri, arah persoalan selanjutnya tidak lagi hanya berada di ruang sidang MK.  Dinamika politik di DPR dan MPR akan sangat menentukan apabila isu tersebut berlanjut ke proses politik. Ia pun menilai sikap Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua partai koalisi menjadi salah satu faktor penting.

"Ke depannya tergantung kekuatan politik yang menguasai parlemen. Tergantung kemauan dan dinamika politik di DPR dan MPR. Mau diteruskan atau tidaknya proses itu sangat tergantung dari kehendak politik Presiden Prabowo bersama para ketua partai koalisi. Sekarang bolanya ada di Pak Prabowo," ungkap Henri.

Henri kemudian mengaitkan kondisi tersebut dengan manuver politik Presiden Prabowo Subianto setelah reshuffle. Menurut dia, pergeseran sejumlah elite yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari kekuatan Jokowi menunjukkan perubahan konfigurasi kekuasaan.

"Prabowolah yang menentukan bagaimana nasib Gibran dan Dinasti Jokowi ke depan. Selama dua tahun menjabat presiden bersama kekuatan politik pendukungnya, telah berhasil melakukan konsolidasi yang mengukuhkan kekuasaannya," imbuhnya.