Merger Bukan Akhir Masalah BUMN Karya, Danantara Masih Harus Membereskan Utang dan Kerugian Perusahaan

Proses panjang restrukturisasi BUMN Karya akhirnya menemui kepastian baru, setelah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) target menuntaskan merger empat perusahaan, yakni PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT PP (Persero) Tbk paling lambat akhir November 2026.

Hanya saja, proses restrukturisasi gabungan kontraktor pelat merah bakal terus berlanjut lebih lama, lantaran penyelesaian untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih menyimpan sejumlah pekerjaan rumah. 

COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengemukakan bahwa proses merger untuk empat BUMN Karya yang disebutkan di awal akan dikelompokkan menjadi dua entitas. Nindya Karya nantinya akan bergabung dengan Brantas Abipraya, sementara Adhi Karya merger dengan PT PP.

"Dalam waktu dekat akan ada merger BUMN Karya yaitu Nindya Karya dan Brantas, Adi Karya dan PP. Ini akan segera merger, kita harus putuskan. Kita harapkan nanti paling telat itu di akhir November sudah selesai, yang empat tadi," ujar Dony pasca ditemui di Jakarta, dikutip Jumat (9/10/2026).

Usai dilakukan merger, Danantara nantinya bakal melakukan divestasi terhadap aset-aset non related dengan bisnis utamanya, dengan tujuan untuk menurunkan utang dari masing-masing perseroan. 

"Nah, sisa dari utangnya itu kita restrukturisasi supaya dia menjadi sehat. Jadi satu per satu perusahaan itu kita selesaikan secara baik. Karena saya tidak mau setelah hari ini dipoles-poles kemudian nanti menjadi problem lagi," tegas Dony. 

Oleh karenanya, ia menekankan bahwa proses perbaikan wajib dilaksanakan secara fundamental. Sehingga pasca merger Danantara bakal mengecek daftar aset di luar bisnis utamanya untuk digunakan dalam menurunkan utang.

"Sisa utangnya kita restrukturisasi sesuai dengan repayment capacity atau kemampuan bayarnya mereka, sehingga perusahaannya menjadi sehat," kata Dony.

Jika nantinya BUMN Karya yang telah dilakukan restrukturisasi membutuhkan modal tambahan pada suatu proyek, Danantara bakal turut mempertimbangkan bisnis modelnya. 

"Tetapi apa yang kita improve dan kita kunci tidak boleh lagi itu di financial-nya dilakukan secara corporate financing. Harus by project, sehingga kita bisa menilai satu project ini untung apa enggak. Jadi governance-nya harus diikuti, setelah dia ditransformasi governance-nya harus dirubah," tegasnya.

Jalan Panjang WIKA dan Waskita

Sebaliknya, target penyelesaian restrukturisasi tersebut belum berlaku bagi dua BUMN Karya lainnya, yakni WIKA dan Waskita. Lantaran kedua entitas tersebut butuh proses penyelesaian lebih panjang. 

"Lalu ada yang restrukturisasinya panjang terutama yang problemnya berat yaitu Waskita dan Wika. Nah ini yang kita sedang bereskan yang Waskita dan Wika, tetapi kita enggak bisa menunggu. Jadi yang merger dulu yang Nindya dan Brantas, sama Adi dan PP gitu," sambung Dony.

Ia lantas mencontohkan WIKA yang masih terbelit utang jumbo hingga Rp34 triliun."Yang bikin lama contoh WIKA. WIKA ini utangnya kan besar, tapi underlyingnya enggak cukup untuk menurunkan utangnya. Kurang lebih utang WIKA itu Rp34 triliun," sebutnya.

Dony mengatakan, utang WIKA tersebut utamanya berasal dari tagihan proyek Kereta Cepat Whoosh. Posisi WIKA sebagai pemegang 33,36% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang menguasai 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), membuat perseroan turut membukukan kerugian hingga Rp1,7-1,8 triliun per tahun.

"Karena dulu ada tagihan Kereta Cepat yang di WIKA ini. Kan waktu kita merestrukturisasi saya tidak mau hanya asal-asal dikumpulin, terus kemudian ditarik 30 tahun 40 tahun, enggak ada gunanya. Nanti akan menjadi problem lagi," serunya.

Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto, Dony tak ingin Danantara asal menyelesaikan proses restrukturisasi perusahaan pelat merah. Sehingga ia mengecualikan WIKA dari target penuntasan BUMN Karya dengan tenggat waktu paling lambat akhir November 2026.

"Kita mesti betul-betul melihat ini, mesti ngapain perusahaan ini. Karena arahnya dari Bapak Presiden, sekali kita melakukan perbaikan itu harus tuntas. Kita enggak mau setengah-setengah, hanya poles-poles, itu nggak ada gunanya. Nah ini yang agak memakan waktu WIKA," tegasnya.

Senada, proses benah-benah Waskita juga perlu dilakukan secara hati-hati. Lantaran perseroan melalui anak usaha PT Waskita Toll Road (WTR) memegang hak konsesi untuk beberapa ruas jalan tol, seperti Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) hingga Tol Pasuruan-Probolinggo.

"Waskita juga sama. Waskita itu dia punya aset jalan tol kan, Waskita Toll Road. Kita lagi melihat apakah nanti yang akan bertahan tolnya aja," ungkap Dony.

3 Perusahaan Catat Kerugian

Dari sisi kinerja, sebanyak dua BUMN Karya masih membukukan rugi bersih dalam laporan keuangan terakhirnya. Salah satunya Waskita Karya, yang merugi Rp2,17 triliun pada semester I 2026, meskipun raport tersebut membaik dibandingkan rugi Rp2,40 triliun pada periode sama tahun lalu. 

Selain Waskita, PT PP juga masih mencatat rugi bersih sekitar Rp193,6 miliar pada semester I 2026. Di sisi lain, Wijaya Karya (WIKA) berdasarkan laporan keuangan tahunan 2025 membukukan rugi bersih sebesar Rp9,75 triliun, melonjak dibandingkan rugi Rp2,26 triliun pada 2024.

Di luar ketiga perseroan, BUMN Karya lain terpantau mencatat laba bersih dalam laporan keuangan terakhir. Semisal Adhi Karya Tbk yang membukukan laba bersih sebesar Rp8,49 miliar.

Sama halnya dengan Waskita, dua perusahaan lain terpantau belum mempublikasikan laporan keuangan per semester I 2026, dengan catatan terakhir pada laporan keuangan tahunan 2025. 

Ambil contoh Nindya Karya yang meraup keuntungan Rp147,18 miliar pada 2025, meskipun turun 12,5% dibandingkan laba bersih per 2024 sebesar Rp168,28 miliar. Senada, Brantas Abipraya dalam ringkasan resminya mencantumkan laba bersih Rp150,52 miliar.

Suspensi Saham

Selain laporan keuangan, sebanyak empat BUMN Karya yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pun turut terkena suspensi saham. Teranyar, Bursa mensuspensi saham PT PP Tbk (PTPP) per 5 Oktober 2026, lantaran ditundanya pembayaran bunga dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (PTPP03BCN1) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B (SMPTPP01BCN1) yang seharusnya efektif dibayarkan pada tanggal 2 Oktober 2026.

Sebelumnya di tahun ini, saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga diberhentikan perdagangan sahamnya oleh Bursa pada 24 Agustus 2026. Suspensi saham ADHI dilakukan lantaran penundaan pembayaran bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri B dan bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 Seri C.

Faktor kelalaian pembayaran kewajiban pun turut jadi alasan BEI menjatuhkan suspensi saham pada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), yang sudah diberhentikan terlebih dulu perdagangannya pada 2023.