Menperin Soroti PR Besar Pemerintah, Industri Manufaktur Sulit Tumbuh

Pemerintah menghadapi pekerjaan rumah untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Target meningkatkan kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan regulasi, pelayanan, dan koordinasi kebijakan yang mendukung kegiatan produksi.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menilai, pelaku industri memiliki kemampuan untuk berproduksi, berinovasi, hingga memperluas pasar. Namun, upaya tersebut tidak akan berjalan optimal jika lingkungan usaha belum mendukung pertumbuhan industri.

"Tugas utama kita sebenarnya menciptakan ekosistem yang baik bagi tumbuhnya industri. Kegiatan usaha dan produksi dijalankan oleh pelaku industri sendiri, tetapi ekosistem industri tidak bisa diciptakan oleh pelaku industri sendiri. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah," kata Sarmuji di Jakarta belum lama ini, seperti diberitakan Senin (12/10/2026).

Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan manufaktur. Sebab, keputusan investasi dan ekspansi produksi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan, tetapi juga oleh kepastian regulasi, kemudahan pelayanan, serta keselarasan kebijakan yang memengaruhi kegiatan usaha.

Baca Juga: Menperin Sentil Pemda, Lahan dan Infrastruktur Jadi Kunci Kawasan Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mendorong penyelarasan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan sektor manufaktur. Upaya tersebut mencakup peningkatan efektivitas regulasi, percepatan pelayanan, dan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Meski demikian, pembenahan ekosistem industri membutuhkan identifikasi persoalan yang lebih spesifik. Kepastian aturan, akses terhadap bahan baku, biaya produksi, hingga sinkronisasi kebijakan antarkementerian menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Standardisasi Jangan Menjadi Beban Industri

Salah satu aspek yang disoroti Kemenperin adalah penguatan standardisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga kualitas produk, melindungi konsumen, dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Namun, penerapan standardisasi juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan karakteristik masing-masing subsektor industri. Tanpa penerapan yang tepat, pemenuhan standar berpotensi menambah beban pelaku usaha, terutama bagi industri yang memiliki keterbatasan sumber daya.

"Standardisasi penting supaya industri kita semakin berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Konsumen juga harus dilindungi. Tetapi kita juga harus teliti dan melihat kembali penerapannya agar jangan sampai justru menjadi hambatan bagi industri kita sendiri," ujar Sarmuji.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk dengan kemampuan industri memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar, tetapi juga oleh kesesuaian penerapannya dengan kondisi industri. Kejelasan persyaratan, proses sertifikasi, dan konsistensi pengawasan menjadi aspek yang dapat ditelusuri lebih lanjut untuk menilai dampaknya terhadap pelaku usaha.

Target Kontribusi Industri di Atas 20% PDB

Pembenahan ekosistem industri menjadi relevan di tengah ambisi pemerintah meningkatkan peran manufaktur dalam perekonomian nasional.

Sarmuji menargetkan pertumbuhan industri melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga ingin meningkatkan kontribusi industri terhadap PDB dari sekitar 19% saat ini menjadi di atas 20%, dengan sasaran yang disebut mencapai 21% hingga 25%.

"Kita menargetkan supaya pertumbuhan industri lebih tinggi lagi, melebihi pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena industri inilah sebenarnya yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Sarmuji.

Menurut dia, peningkatan kontribusi industri diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian, menciptakan nilai tambah, dan memperluas kesempatan kerja.

Sarmuji juga mengingatkan agar industri nasional tidak mengalami perlambatan sebelum mencapai tahap perkembangan yang matang. Ia mencontohkan negara maju yang kontribusi industrinya dapat menurun seiring dengan menguatnya sektor jasa, tetapi kondisi tersebut terjadi setelah industrinya berkembang.

Baca Juga: Menperin Akui Produktivitas Manufaktur Jadi PR, Target 2029 Naik 18,8%

Baca Juga: Menperin Soroti Segudang Masalah Kawasan Industri, Lahan hingga Perizinan Jadi Kendala

"Kita ingin industri kita bangkit kembali. Jangan sampai industri kita layu sebelum mencapai puncaknya," tegasnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, penguatan ekosistem menjadi salah satu pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah. Namun, target peningkatan kontribusi industri juga membutuhkan langkah yang terukur, termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan evaluasi dampak kebijakan terhadap kegiatan produksi.

Dengan demikian, tantangan pemerintah bukan hanya mendorong industri untuk tumbuh lebih cepat, melainkan juga memastikan kebijakan yang mengatur kegiatan usaha berjalan selaras dan mampu mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional.