75 Persen Masyarakat Stres Hadapi Kebijakan Prabowo, Ini Keluhannya

Keluhan mengenai beban pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi keluarga menjadi sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mencatat 75 persen responden dari kelompok masyarakat umum merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan temuan tersebut dalam peluncuran laporan Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran. Dari 1.122 responden yang disebut dalam pemaparan penelitian, 75 persen mengaku mengalami tekanan ketika menghadapi kebijakan pemerintah.

"Jadi, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto," ujar Bhima saat menjelaskan hasil riset tersebut.

Penelitian itu juga mengungkap sejumlah keluhan ekonomi yang dirasakan responden. Sebanyak 82 persen mengeluhkan beratnya beban pajak dan pungutan pemerintah, sedangkan 78 persen menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok.

Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan biaya hidup menjadi salah satu isu yang menonjol dalam persepsi responden. Meski begitu, angka survei tersebut menggambarkan jawaban peserta penelitian dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kebijakan tertentu menjadi penyebab tunggal tekanan ekonomi yang mereka rasakan.

Gambaran mengenai kondisi rumah tangga muncul dalam temuan lainnya. Sebanyak 53 persen responden menilai keadaan ekonomi keluarga memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, sementara sebagian responden lainnya tidak memberikan penilaian yang sama.

Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah karena berkaitan dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat dapat merasakan tekanan lebih besar, terutama jika pendapatan tidak mengalami peningkatan yang sebanding.

Di luar persoalan ekonomi, CELIOS juga mengukur penilaian terhadap kinerja Presiden Prabowo. Dalam penelitian itu, kalangan ahli memberikan skor 2,8 dari skala 10, sedangkan masyarakat umum memberikan skor 4,6.

Kedua kelompok tersebut memberikan penilaian yang berbeda, tetapi skor dari masing-masing kelompok sama-sama berada di bawah lima. Angka ini merupakan hasil penilaian responden dalam riset CELIOS, bukan penilaian resmi pemerintah terhadap kinerja presiden.

Baca Juga: 'Sikap Presiden Sudah Benar,' Prabowo Didorong Tak Lagi Istimewakan Jokowi

Hasil penelitian tersebut turut mencatat perubahan preferensi politik pada kelompok responden yang sebelumnya memilih Prabowo. Sebanyak 55 persen menyatakan tidak akan memilihnya kembali pada Pilpres 2029, sementara 27 persen menyatakan akan memilihnya kembali dan 19 persen belum menentukan pilihan.

Temuan mengenai preferensi politik itu tidak bisa dilepaskan dari konteks evaluasi pemerintahan yang lebih luas, tetapi survei tersebut tidak membuktikan bahwa keluhan ekonomi menjadi satu-satunya alasan responden mengubah pilihan. Untuk mengetahui alasan individual, diperlukan data yang secara khusus mengukur hubungan antara pengalaman ekonomi dan keputusan politik mereka.

CELIOS menyusun laporan Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi persepsi publik dan kalangan ahli terhadap pemerintahan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mencakup penyusunan kuesioner, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan akhir.

Lembaga riset tersebut menyatakan evaluasi dilakukan secara independen tanpa pendanaan donor. Temuan yang disampaikan menjadi catatan CELIOS mengenai kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan penilaian terhadap kepemimpinan selama periode yang dievaluasi.