Rocky Gerung Desak Gibran Mundur, Sinyal Prabowo untuk Jokowi?

Pernyataan Rocky Gerung yang menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur memunculkan pertanyaan baru tentang hubungan politik Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, bahkan mempertanyakan apakah desakan tersebut sekadar pandangan pribadi Rocky atau menyiratkan sesuatu dari lingkungan kekuasaan Prabowo.

Pertanyaan itu muncul setelah Rocky, yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), menyarankan Gibran mengundurkan diri untuk mencegah potensi gejolak di masyarakat. Rocky menyampaikan pandangan tersebut setelah polemik dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Melalui unggahan di media sosial, Henri mempertanyakan klaim mengenai akumulasi kemarahan publik yang disebut dapat memicu amuk massa jika Gibran tidak mundur. Ia juga menyoroti posisi Rocky yang kini berada di lingkungan penasihat Presiden Prabowo.

“Apa benar sekarang sudah terjadi akumulasi kemarahan publik yang bisa memunculkan amuk massa, jika Gibran tidak mengundurkan diri?” tulis Henri, Senin (12/10/2026).

Bagi Henri, posisi Rocky membuat pernyataan tersebut menarik untuk dicermati. Sebab, Rocky bukan lagi hanya dikenal sebagai pengamat politik di luar pemerintahan, melainkan telah dilantik sebagai anggota Wantimpres oleh Prabowo pada 2 Oktober 2026.

Henri pun mempertanyakan apakah pandangan Rocky akan menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo, mencerminkan aspirasi di lingkungan Istana, atau murni merupakan pendapat pribadinya. Pertanyaan itu membuka ruang tafsir politik, tetapi belum membuktikan adanya instruksi atau keputusan dari Presiden.

Sorotan tersebut kemudian mengarah pada kemungkinan perubahan hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi. Gibran merupakan putra Jokowi yang kini mendampingi Prabowo sebagai wakil presiden, sehingga desakan agar dirinya mundur berpotensi memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan hubungan politik kedua tokoh.

Henri menilai, jika pernyataan Rocky memang mencerminkan keinginan dari kubu Prabowo, situasi itu dapat dibaca sebagai upaya memisahkan pengaruh politik Prabowo dari kelompok yang selama ini dekat dengan Jokowi. Namun, penafsiran tersebut masih berupa dugaan dan belum didukung pernyataan resmi yang menunjukkan Prabowo menginginkan Gibran meninggalkan jabatannya.

Pertanyaan lain yang diajukan Henri adalah apakah kubu Jokowi siap menerima saran dari Rocky, yang kini menjadi anggota Wantimpres. Pernyataan itu memperlihatkan bagaimana usul pengunduran diri Gibran dapat berkembang menjadi perdebatan mengenai posisi dan keseimbangan kekuatan politik di pemerintahan.

Baca Juga: Yunarto Wijaya Bongkar Alasan Tinggalkan Jokowi: Nilai yang Dulu Saya Percaya Berubah

Sebelumnya, Rocky menyatakan bahwa dirinya masuk ke lingkungan pemerintahan agar pemikirannya bisa lebih cepat sampai kepada Presiden Prabowo. Meski demikian, keberadaannya di Wantimpres tidak otomatis menjadikan setiap pendapat yang disampaikan sebagai sikap resmi pemerintah.

Dalam siniar bersama Akbar Faizal, Rocky menyebut pengunduran diri Gibran akan menjadi langkah elegan untuk mencegah amuk massa sekaligus menghindari agar polemik wakil presiden tidak menyeret Prabowo. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran setelah putusan MK.

MK sendiri menyatakan permohonan sengketa terkait kelayakan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam pertimbangannya, mahkamah menyebut tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat kelulusan luar negeri yang setara dengan SMA, tetapi putusan tersebut tidak membatalkan jabatannya sebagai wakil presiden.

Dengan demikian, desakan Rocky dan tafsir Henri mengenai kemungkinan sinyal politik dari kubu Prabowo perlu dibedakan dari keputusan resmi pemerintahan. Hingga ada penjelasan langsung dari Prabowo atau pihak terkait, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah menghendaki Gibran mundur.

Polemik ini kini menyisakan pertanyaan mengenai sikap Prabowo, respons kubu Jokowi, dan batas antara pandangan pribadi pejabat penasihat dengan sikap politik pemerintah. Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah pernyataan Rocky berhenti sebagai pendapat individual atau terus memicu perdebatan mengenai hubungan politik di pucuk pemerintahan.