Publik Jangan Terlalu Berharap Soal Dukungan Pemakzulan Gibran ke Golkar, Kata Said Didu

Publik terus menggemakan gelombang tuntutan agar anggota dewan segera mengeksekusi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun nampaknya mereka harus berhenti terlalu berharap hal itu akan dijalankan oleh partai politik, seperti oleh Partai Golkar.

Mantan Sekretaris Kementerian Badah Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu melontarkan peringatan keras agar publik tidak terjebak dalam angan-angan politik yang berlebihan. Ia secara blak-blakan meragukan nyali dan independensi partai terkait dalam menindaklanjuti temuan hukum yang menyudutkan sosok dari Gibran.

Baca Juga: Gibran Tak Akan Dibiarkan Lengser oleh Jokowi: Dia Punya 'Mahkota Raja Jawa'

Skeptisisme Said Didu ini memuncak setelah mendengar pernyataan resmi dari elite Beringin. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa kelanjutan proses politik dari putusan pengadilan ini mutlak berada di tangan kesepakatan para pimpinan partai politik di Senayan.

Bagi Said Didu, menyerahkan nasib pemakzulan pada konsensus elite sama halnya dengan menegakkan benang basah. Ia membongkar rekam jejak kepatuhan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia ke Joko Widodo alias Jokowi.

"Sangat sulit berharap dari dia karena ybs (yang bersangkutan) adalah pemberi mahkota Raja Jawa ke Jokowi," kata Said Didu, Kamis (15/10/2026).

Pernyataan Said Didu tersebut menguliti potret buram independensi partai politik di Indonesia. Ia menilai bahwa partai itu memiliki keterikatan historis dan utang budi politik yang sangat kuat dengan keluarga Jokowi.

Adapun Golkar mencoba meredam sentimen tersebutdengan berlindung di balik narasi konstitusionalisme. Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa sikap partainya akan selalu berpijak pada aturan hukum yang berlaku dan hasil musyawarah mufakat antar-fraksi.

“Keputusan politik lanjutan dari putusan ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR," kata Doli.

"Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa dalam proses politik apalagi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan negara, seluruhnya harus didasari oleh adanya kepatuhan kepada konstitusi," tandasnya.

Sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyebut putusan terkait keabsahan dokumen pendidikan wapres sebagai syarat pendaftaran sebagai cawapres pada pilpres sebelumnya, tak bisa dijadikan alasan pemakzulan.

Syahganda mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan ataupun dinamika kasus ini. Ia menyinggung kasus ini bisa berlanjut ke jalur politik maupun jalur hukum. Namun, ia tak merinci alur politik atau hukum apa yang dimaksud.

Baca Juga: OTT KPK di BNPB Bikin Nyesek: Berapa Nyawa Melayang Gegara Dana Bencana Dikorupsi?

"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujar dia.