Menanti Perpres, Program Pembangkit Listrik Nuklir RI Tunggu Kepastian

Program pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Indonesia masih menunggu penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang badan pelaksana program nuklir atau Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO).

Rancangan aturan tersebut telah diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak September 2025, tetapi hingga Rabu (14/10/2026) belum ditetapkan.

Padahal, pemerintah menargetkan penetapan lokasi PLTN pertama paling lambat pada 2027. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, penerbitan Perpres NEPIO akan menjadi penanda dimulainya pelaksanaan program nuklir nasional.

“Kalau NEPIO sudah diterbitkan, berarti kita start go to nuclear,” kata Kholid dalam diskusi publik Economic Frontline di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026.

Menurut Kholid, sebanyak 16 dari 19 prasyarat kesiapan program PLTN telah dipenuhi. Tiga prasyarat lainnya masih dikaji, termasuk sertifikat lingkungan untuk lokasi di Bangka Belitung. Ia menilai proses yang berjalan tidak serta-merta menunjukkan adanya kemacetan, melainkan bagian dari kehati-hatian pemerintah.

“Arah kebijakan pengembangan PLTN sebenarnya sudah tertuang dalam regulasi. PP Nomor 79 Tahun 2014 menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Sementara itu, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional menargetkan kapasitas nuklir mencapai 35-42 gigawatt (GW) pada 2060.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 juga telah memuat dua reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), masing-masing berkapasitas 250 megawatt (MW). Keduanya direncanakan berada di Kalimantan Barat dan Jambi, dengan target operasi pada 2032-2033.

Kepala Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir BRIN, Topan Setiadipura, memperkirakan penentuan tapak PLTN perlu dilakukan sekitar enam bulan setelah Perpres NEPIO terbit. Setelah itu, tahapan pembangunan dapat berlanjut.

Menurut Topan, keputusan mengenai lokasi dan pihak yang akan menjadi mitra merupakan dua tantangan utama dalam pengembangan PLTN.

“Bottleneck-nya milih siapanya, ini yang susah, dan milih di mananya,” kata Topan.

Ia juga mengingatkan risiko Indonesia tertinggal dalam pengembangan energi nuklir. Topan membandingkan posisi Indonesia dan Korea Selatan pada 1970-an, ketika keduanya disebut berada pada titik awal yang sama. Korea Selatan kini mengoperasikan 26 reaktor daya, sementara Indonesia belum memiliki PLTN.

“Saya istilahkan risk of not taking the risk,” ujarnya.

Untuk menentukan mitra, Topan mengusulkan pemerintah membuka kesempatan bagi negara-negara pemasok teknologi nuklir, antara lain Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Prancis, untuk mengajukan proposal sesuai persyaratan Indonesia.

Syarat tersebut, menurut dia, perlu mencakup keterlibatan perusahaan dalam negeri. Alih teknologi juga harus diperjuangkan melalui proses kerja sama.

“Memang itu harus direbut,” katanya.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Irine Hiraswari Gayatri, mengingatkan pemerintah agar menyusun kontrak PLTN secara hati-hati. Kontrak tersebut tidak hanya mencakup pembangunan fasilitas, tetapi juga berkaitan dengan bahan bakar, operasi, pemeliharaan, pembiayaan, keamanan siber, dan pengelolaan limbah.

Mengutip Badan Energi Internasional (IEA), Irine menyebut 48 dari 52 reaktor yang mulai dibangun di dunia sejak 2017 menggunakan desain Tiongkok atau Rusia.

“Pertanyaan geopolitiknya adalah siapa yang mengendalikan fasilitas dan keputusan ketika kontrak konstruksi selesai,” kata Irine.

Ia menilai politik luar negeri bebas aktif memberi Indonesia keleluasaan dalam menentukan mitra pengembangan PLTN.

Kholid menyebut konsumsi listrik per kapita Indonesia saat ini baru sekitar 1.500 kilowatt-jam (kWh), atau seperempat dari standar negara maju. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang kebutuhan pengembangan pasokan listrik.

Dalam diskusi yang sama, peserta dari Front Pemuda Madura mengusulkan agar Madura mendapat PLTN. Mereka menyampaikan bahwa pulau tersebut belum memiliki pembangkit sendiri dan masih mengalami pemadaman bergilir.

Sementara itu, Ingrid Nola dari Forum Mahasiswa Maluku Utara meminta agar sebagian listrik dari PLTN, jika dibangun, dialokasikan secara gratis atau bersubsidi bagi puskesmas, sekolah, dan rumah tangga di daerah sekitar.

Ekonom Universitas Indonesia, Berly Martawardaya, mengusulkan pendekatan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keselamatan PLTN. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama disuntik vaksin Covid-19 pada Januari 2021.

Baca Juga: Listrik Batam Pulih 100%, PLN Masih Telusuri Penyebab Blackout

“Pak Prabowo bisa mengambil contoh dengan membangun PLTN di Hambalang,” kata Berly. “Buktikan bahwa presiden saja berani tinggal dekat dengan PLTN.”

Menanggapi usulan tersebut, Topan mengatakan daftar 28 lokasi potensial PLTN yang disusun lembaga riset dapat diubah urutannya oleh pengambil keputusan. Ia pun membuka kemungkinan Hambalang masuk dalam daftar tersebut.

“Hambalang saya boleh tuh, Hambalang masuk,” ujarnya.

Meski demikian, Topan menegaskan bahwa lokasi mana pun yang dipilih tetap harus memenuhi kriteria penolakan tapak sebelum dapat ditetapkan sebagai lokasi PLTN.