Rocky Gerung Spill Alasan Terima Tawaran Jabatan dari Prabowo, Jokowi Disinggung

Rocky Gerung kembali mengungkap alasan bersedia menerima tawaran menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan Prabowo Subianto. Bukan sekadar menerima jabatan, Rocky mengaku sejalan dengan arah kebijakan Prabowo yang dinilainya berbeda secara ideologis dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Rocky menilai Prabowo membawa pendekatan sosialisme negara, sementara pemerintahan Jokowi sebelumnya menerapkan kebijakan neoliberal dan dinilai pro-oligarki. Perbedaan arah tersebut menjadi salah satu pertimbangan Rocky untuk ikut terlibat dalam pemerintahan.

"Pak Prabowo baru mengerti sosialisme setelah dia harus bikin jarak ideologi dengan pemerintahan sebelumnya. Akibatnya apa? Arah kebijakan diubah, struktur pemerintah diubah," kata Rocky Gerung dalam program ROSI yang tayang di KompasTV, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga: Demokrat: Pansus Ijazah Justru Bisa Untungkan Gibran

Ia menilai perubahan tersebut bukan sekadar pergantian kebijakan, melainkan pergeseran ideologi yang mendasari arah pemerintahan.

"Lalu orang anggap state socialism, memang state socialism, sebelumnya kan neoliberalism. Jadi ini betul-betul pindah ideologi," ujarnya.

Rocky mengaku ingin membantu Prabowo merealisasikan gagasan sosialisme tersebut. Ia juga menyebut posisi di Wantimpres sebagai ruang yang sesuai dengan peran yang diinginkannya.

Menurut Rocky, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan tidak selalu harus dilakukan dari luar kekuasaan karena masukan dari dalam juga dapat menjadi cara untuk memengaruhi arah kebijakan.

"Kalau saya kapitalis, saya dibawa ke dalam karena Prabowo sosialis, maka saya dibeli untuk jadi sosialis, tetapi kan dari awal saya sosialis," ungkap dia.

Baca Juga: Skor Kepemimpinan Prabowo 5,1, Gibran Lebih Rendah, yang Tertinggi Ternyata...

Diberitakan sebelumnya, Rocky sempat mengungkap bahwa keterlibatannya dalam pemerintahan tidak menghilangkan kebebasannya untuk menyampaikan pemikiran kepada publik. 

“Saya diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden karena kapasitas akademik dan itu diucapkan oleh presiden,” kata Rocky.

Rocky juga menegaskan dirinya tidak hadir sebagai perwakilan kelompok tertentu. Ia menyebut jabatan tersebut tidak membuatnya mewakili kelompok agama, komunitas hobi, partai politik, kalangan purnawirawan, ataupun mantan pejabat.

Meski tetap bebas menyampaikan pandangan kepada masyarakat, Rocky mengakui terdapat batasan etika yang harus dipatuhi ketika menjalankan tugas sebagai penasihat presiden. 

“Jadi saya punya kebebasan, kemerdekaan untuk membawa pikiran saya ke publik. Tapi tentang nasihat kepada presiden ada etikanya, tidak boleh dibuka ke publik, itu batasnya,” lanjutnya.