Gus Ipul Tegaskan Bansos PKH dan BPNT di Kopdes Tanpa Potongan, Begini Mekanismenya

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dikenai biaya tambahan maupun potongan. Kebijakan ini diterapkan untuk mempermudah masyarakat mengakses bantuan pemerintah.

Uji coba penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersebut dilakukan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Gus Ipul menegaskan penerima manfaat harus menerima bantuan secara utuh. Penyaluran melalui koperasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari KDKMP yang telah beroperasi dan memiliki perangkat pendukung lengkap.

Dalam pelaksanaannya, bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan menghadirkan agen perbankan di koperasi desa. Dengan demikian, penerima manfaat dapat mengakses layanan lebih dekat tanpa harus pergi ke kantor cabang bank.

Baca Juga: Prabowo Setujui Bantuan Negara Asing, Kepala BNPB Mengaku Tak Bisa Atasi Karhutla Sendiri

Selain mengambil bantuan, masyarakat juga dapat membelanjakan dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tersedia di koperasi.

Gus Ipul menyebut penerima manfaat PKH dan bantuan sembako juga akan menjadi anggota KDKMP. Ia menegaskan keanggotaan tersebut tidak boleh disertai pungutan yang mengurangi nilai bantuan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah melakukan peninjauan terhadap 10.070 koperasi secara serentak selama delapan hari atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Peninjauan tersebut bertujuan memeriksa kesiapan operasional koperasi sebelum layanan diperluas. Zulkifli mengakui masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki karena program tersebut membutuhkan proses dan persiapan.

Pemerintah berharap KDKMP tidak hanya mempermudah penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat desa.