Antrean BBM di Bali Jadi Peringatan, Pemerintah Diminta Perkuat Langkah Antisipatif

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria meminta pemerintah mengambil pelajaran dari gangguan pasokan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali. Menurutnya, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi gangguan pasokan agar tidak berujung pada kelangkaan dan antrean panjang di masyarakat.

Antrean BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Meski kondisi mulai mereda, gangguan tersebut menjadi perhatian setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya kendala dalam arus logistik internal Pertamina yang menyebabkan keterlambatan pengiriman BBM dari Jawa ke Bali.

Sofyano menilai pemerintah tidak boleh hanya bertindak setelah antrean dan kelangkaan terjadi. Ia meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi, mulai dari menjaga ketersediaan stok nasional hingga memastikan kelancaran impor dan distribusi BBM.

“Pemerintah tidak boleh hanya bereaksi ketika antrean dan kelangkaan terjadi. Harus ada langkah antisipatif melalui penguatan stok nasional, kepastian impor dan distribusi, serta pemantauan konsumsi secara real time. Pertamina juga harus memastikan pasokan di seluruh wilayah tetap terjaga,” ujar Sofyano kepada Warta Ekonomi, Senin (19/10/2026).

Selain persoalan distribusi, Sofyano menyoroti penurunan ketahanan stok Pertalite secara nasional. Sebelumnya, Bahlil menyebut stok Pertalite nasional berada pada kisaran 16–18 hari, turun dari kondisi normal 20–23 hari. Sementara itu, ketahanan stok BBM di Bali dilaporkan berada pada kisaran 11–12 hari.

Sofyano menilai penurunan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah karena Pertalite merupakan BBM yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut perubahan pola konsumsi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjamin ketersediaan energi.

“Penurunan stok Pertalite harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ini bukan sekadar persoalan pergeseran konsumsi, tetapi juga ujian kemampuan negara menjamin ketersediaan BBM yang sangat dibutuhkan masyarakat,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan risiko meningkatnya konsumsi Pertalite akibat pelebaran selisih harga dengan BBM nonsubsidi. Jika peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi pasokan yang memadai, tekanan terhadap stok dapat semakin besar.

Menurut Sofyano, kondisi itu berisiko memicu kelangkaan BBM di tingkat lokal, antrean panjang, penyelewengan BBM bersubsidi, hingga tekanan fiskal akibat membengkaknya beban subsidi dan kompensasi pemerintah.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan harga dan subsidi secara terukur tanpa membebani masyarakat kecil. Pemerintah juga perlu memperjelas kriteria masyarakat yang berhak menggunakan BBM bersubsidi serta memperketat pengawasan distribusi, disertai sanksi tegas terhadap pelaku penyelewengan dan pihak-pihak yang terlibat.

Di tengah sorotan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa ketahanan stok BBM di Bali sempat turun sekitar tiga hingga empat hari akibat keterlambatan kapal pengangkut dari Jawa. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Bali, Senin (19/10/2026).

“Untuk di Provinsi Bali, di beberapa hari kemarin karena ada keterlambatan dari kapal yang membawa BBM dari Jawa ke Bali, itu terjadi penurunan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan ketahanan stok BBM di Bali kini rata-rata telah mencapai 11–12 hari. Pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 15 hari untuk memperkuat pasokan di Pulau Dewata.

“Sekarang cadangan di Bali 11 hari, 12 hari. Saya meningkatkan menjadi 15 hari,” tegasnya.

Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah meminta Pertamina menambah armada kapal pengangkut BBM yang melayani rute Jawa–Bali, dari sebelumnya tiga kapal menjadi tujuh kapal.

“Dari sejak hari Kamis saya sudah meminta kepada Pak Dirut Pertamina untuk menambah transportasi dari Jawa ke Bali,” kata Bahlil.

Ia menegaskan gangguan tersebut berkaitan dengan persoalan teknis dalam manajemen arus logistik Pertamina, bukan karena pengurangan kuota BBM.

“Memang ini kejadian teknis yang terjadi pada manajemen internal arus logistik yang ada pada Pertamina, tapi apa pun itu masih bagian yang harus kita tanggung jawab bersama-sama,” ujarnya.

Baca Juga: Dirut Pertamina Minta Maaf soal Antrean BBM Bali, Janji Tak Terulang

Baca Juga: BBM Langka di Bali, Motor Listrik Mulai Diserbu hingga Inden Sepekan

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah telah menerapkan sejumlah langkah untuk mengurai antrean BBM, mulai dari kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH), pembelajaran daring, hingga pengaturan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap saat mengisi BBM.

Menurut Koster, langkah tersebut membantu memperlancar pelayanan di SPBU. Ia menyebut pasokan BBM telah kembali berjalan lancar dan antrean berkurang secara signifikan.

“Hari Sabtu dan Minggu sampai hari ini secara umum suplai minyak ke SPBU berjalan dengan lancar dan tidak lagi antrean banyak, bahkan sudah tidak ada antrean,” kata Koster.

Meski kondisi mulai membaik, Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang pengaturan kendaraan berdasarkan pelat nomor ganjil dan genap hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Koster mengatakan kebijakan tersebut akan dievaluasi apabila pelayanan BBM telah kembali normal sebelum batas waktu yang ditetapkan.