2 Tahun Prabowo-Gibran Versi Poltracking: Kepercayaan Publik 64,8 Persen

Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil evaluasi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil riset mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah mencapai 64,8 persen, sementara tingkat kepuasan (approval rating) kinerja publik berada di angka 55,3 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan bahwa angka kepercayaan publik yang lebih tinggi dibanding kepuasan menunjukkan optimisme masyarakat masih kuat.

"Meski evaluasi terhadap hasil kinerja nyata masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di sektor ekonomi," kata Hanta dalam pemaparannya, Senin (19/10).

Poltracking memetakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap enam sektor utama roda pemerintahan. Sektor pendidikan berhasil menempati posisi puncak, sementara sektor ekonomi mencatatkan angka kepuasan paling rendah:

- Pendidikan: Tingkat kepuasan 66,3% (Sangat Positif)

- Pertahanan, Keamanan & Sosbud: Tingkat kepuasan 63,7% (Positif)

- Kesehatan: Tingkat kepuasan 62,1% (Positif)

- Politik & Stabilitas Nasional: Tingkat kepuasan 53,6% (Cukup)

- Hukum & Pemberantasan Korupsi: Tingkat kepuasan 43,1% (Catatan Kritis)

- Ekonomi: Tingkat kepuasan 36,8% (Sangat Rendah)

Sementara itu, tiga program unggulan Kabinet Prabowo-Gibran mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat:

1. Sekolah Rakyat: Menjadi program paling diapresiasi dengan tingkat kepuasan publik mencapai 65,5%, sementara yang tidak puas hanya 15,3%.

2. Makan Bergizi Gratis (MBG): Dikenali oleh 92,4% publik, namun mencatatkan kepuasan yang terbelah. Sebanyak 49,5% publik menyatakan tidak puas, sedikit lebih tinggi dari kelompok yang puas sebesar 47,4%.

3. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP): Mencatatkan evaluasi kritis dengan 46,1% publik menyatakan tidak puas, berbanding 27,8% yang menyatakan puas.

Masalah Utama: Sembako Mahal dan Lapangan Kerja

Terkait isu yang paling membebani masyarakat, sebanyak 45,9% responden menilai tingginya harga kebutuhan pokok (sembako) sebagai persoalan paling mendesak yang harus segera diselesaikan pemerintah. Isu ini disusul oleh sulitnya mencari lapangan kerja (9,3%) dan pemberantasan korupsi (8,9%).

Meskipun pemerintah dinilai sukses menjaga kerukunan antarumat beragama (73,8%) dan keamanan nasional (66,9%), publik menilai penanganan terhadap pengendalian harga pangan (31,3%) dan penekanan angka pengangguran (33,2%) masih tergolong lemah.

Survei Poltracking Indonesia dilaksanakan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 menggunakan metode stratified multistage random sampling.

Riset ini melibatkan 1,220 responden berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah dari 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka berbasis aplikasi dengan margin of error sebesar +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.