Skandal Kredibilitas Persepi, Saiful Mujani Diduga Punya Konflik Kepentingan

Skandal besar mengguncang Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) setelah terungkap bahwa Saiful Mujani, anggota Dewan Etik, diduga punya peran ganda sebagai wasit sekaligus pemain dalam industri survei nasional. Kabar mengejutkan itu pun sekaligus membongkar ketidakkredibilan Dewan Etik Persepi dan mempertanyakan objektivitas keputusan yang telah diambil terhadap lembaga survei lain, khususnya Poltracking Indonesia.

Polemik ini mencuat ke permukaan setelah penelusuran mendalam yang dilakukan di Jakarta. Temuan ini semakin memperkeruh kontroversi antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Investigasi mengungkapkan bahwa Saiful Mujani, yang berperan sebagai anggota Dewan Etik Persepi dalam menyidang Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), ternyata memiliki hubungan erat dengan LSI. Hal itu terlihat dari website resmi LSI yang mencantumkan Saiful Mujani sebagai mantan Direktur Eksekutif periode 2005-2010 dan masih aktif sebagai peneliti senior.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas Saiful Mujani dalam mengambil keputusan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI. Konflik kepentingan ini semakin diperparah dengan beredarnya chat Saiful Mujani di grup WhatsApp Persepi yang bernada tendensius terhadap Poltracking.

Baca Juga: Anggota DPR Bersaksi: Survei Poltracking Tampilkan Objektifitas Data

Menanggapi hal itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Karim Suryadi mengangkat kekhawatiran ini ke permukaan. Prof. Karim menekankan pentingnya transparansi dalam keanggotaan Dewan Etik.

"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak," ujarnya, mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan Persepi.

"Harus jelaskan secara terbuka. Dan yang paling penting menurut saya bukan Poltracking punya dua data, bukan itu, tapi juga menjelaskan bagaimana tingkat independensi keanggotaan dewan etik dan mereka tak punya kepentingan," tegasnya.