Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

BGN Ungkap Alasan MBG Prasmanan Belum Bisa Diterapkan di Semua Sekolah

BGN Ungkap Alasan MBG Prasmanan Belum Bisa Diterapkan di Semua Sekolah Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap sejumlah tantangan dalam penerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan.

Kesiapan dapur, kebutuhan tenaga kerja, edukasi siswa, hingga perbedaan pola makan berdasarkan usia menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebelum sistem tersebut diterapkan lebih luas.

Sudaryono mengatakan, pelaksanaan MBG prasmanan tidak bisa dilakukan secara langsung di semua sekolah.

Sebab, penerapannya membutuhkan kesiapan dari pihak dapur penyedia makanan maupun sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan.

Menurutnya, sistem prasmanan menimbulkan tambahan pekerjaan bagi dapur dan sekolah. Dapur harus siap melayani siswa yang mengambil makanan secara langsung, termasuk mengantisipasi kebutuhan siswa yang ingin menambah porsi apabila makanan masih tersedia.

"Karena kan prasmanan ini harus dapurnya harus mau. Mau tuh artinya dia memang bisa, karena dia ada nambah ya, ada nambah sedikit kerepotan gitu. Kemudian juga sekolahnya juga mesti mau, karena juga sekolahnya juga ada sedikit kerepotan gitu," ujar Sudaryono di Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Selain kesiapan operasional, BGN juga perlu memberikan edukasi kepada siswa agar pelaksanaan makan prasmanan berjalan tertib. Sudaryono menilai siswa tidak bisa langsung diharapkan memahami mekanisme baru tanpa pendampingan.

"Enggak bisa sat set kita datang ke situ, terus kita berharap siswanya pasti paham," ucapnya.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Dukungan MBG Masih Tinggi tapi Kepuasan Belum Maksimal

BGN juga mempertimbangkan perbedaan kebutuhan siswa berdasarkan jenjang kelas. Sudaryono mencontohkan, siswa kelas 1 dan 2 SD memiliki karakteristik dan pola makan yang berbeda dibandingkan siswa kelas 5 dan 6 SD.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu aspek teknis yang harus diselesaikan sebelum penerapan MBG prasmanan diperluas.

"Prasmanan di SD kelas 1 kelas 2, itu kan beda sama kelas SD kelas 6 sama kelas 5 kan beda. Kelas 1 kelas 2 kan masih kecil-kecil, nah itu beberapa hal yang memang secara teknis harus kita selesaikan," kata Sudaryono.

Di tengah sejumlah tantangan tersebut, Sudaryono menyampaikan bahwa hasil uji coba MBG prasmanan selama sepekan menunjukkan respons positif dari siswa.

Berdasarkan evaluasi awal, tingkat konsumsi makanan dinilai lebih baik. Makanan yang disajikan juga lebih segar dan hangat dibandingkan penyajian yang biasa diterapkan.

Siswa pun menunjukkan antusiasme lebih tinggi karena dapat mengambil makanan sesuai mekanisme prasmanan dan menambah porsi apabila masih tersedia.

"Kalau secara berdasarkan piloting yang seminggu ini, itu kita lihat hasilnya dari sisi tingkat kehabisannya lebih bagus. Kemudian freshness dari makanan yang disajikan lebih baik, lebih hangat. Terus antusiasme siswanya juga lebih senang ya, karena selain porsi yang dia dapat, kalau masih ada sisa masih bisa nambah," ujar Sudaryono.

Sebelumnya, uji coba MBG dengan sistem prasmanan telah dicoba di 10 provinsi. Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari evaluasi BGN untuk melihat efektivitas sistem penyajian makanan secara langsung kepada siswa.

Sudaryono berharap uji coba MBG prasmanan dapat terus berlangsung hingga akhir 2026. BGN menargetkan pelaksanaan uji coba tersebut menjangkau 5.000 titik.

Namun, perluasan uji coba tetap bergantung pada kesiapan dapur dan sekolah yang bersedia menjalankan sistem prasmanan, mengingat adanya tambahan kebutuhan operasional dalam pelaksanaannya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti