BEM UI Hari Ini Turun Demo ke Bundaran HI: Ada Lima Tuntutan Krusial untuk Prabowo

Di Hari Sumpah Pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan  Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) akan menggelar demonstrasi besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Kepala Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Namoradiarta Siahaan menegaskan bahwa orkestrasi pergerakan kali ini didesain lebih inklusif. Pihaknya tidak hanya memobilisasi kaum intelektual kampus, tetapi juga merangkul kelompok masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Menterinya Prabowo Didesak Ikut Usut Polemik Ijazah Gibran: Jangan Segan dan Bilang Tak Etis

“Kami ingin memastikan aksi di Bundaran HI. Kali ini tidak hanya diikuti mahasiswa, tetapi juga buruh, petani, dan seluruh elemen masyarakat,” kata Namoradiarta.

Aksi turun ke jalan ini secara spesifik membawa lima tuntutan fundamental yang menyasar langsung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demonstrasi hari ini merupakan eskalasi dan kelanjutan dari aksi serupa yang sebelumnya telah digelar pada 20 Oktober 2026 di Tugu Tani.

Mahasiswa bertekad untuk terus memelihara tekanan publik (public pressure) agar berbagai persoalan struktural yang mereka suarakan tidak menguap sekadar menjadi diskursus politik, melainkan dieksekusi menjadi kebijakan yang konkret oleh pihak Istana.

Adapun di hadapan simbol sentral ibu kota, massa menyuarakan lima kelompok tuntutan utama yang membedah kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini:

Darurat Ekologis dan Karhutla

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas rentetan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung wilayah Sumatra, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Tuntutan ini menitikberatkan pada penindakan tegas terhadap korporasi pembakar hutan serta kewajiban negara dalam memulihkan ekosistem yang hancur.

Tata Kelola Ekonomi dan Anggaran

BEM UI menyoroti ketimpangan sosial yang dinilai makin menganga. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi postur prioritas belanja negara, termasuk mengkritisi secara tajam efektivitas serta ketepatan sasaran dari program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hentikan Penyempitan Ruang Sipil

Tuntutan ini merupakan respons atas indikasi militerisasi di ranah sipil serta pembungkaman kebebasan berpendapat. Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2026, Fathimah Azzahra menyatakan bahwa isu ini terus digaungkan lantaran belum ada iktikad baik dari pemerintah.

“Ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa ya, sebetulnya, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan,” ujar Fathimah.

Sapu Bersih Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan 'Autocratic Legalism'

Massa mendesak penguatan reformasi hukum dan pemberantasan KKN. Mahasiswa secara khusus mengkritisi sejumlah regulasi kontroversial seperti revisi UU TNI, KUHP, dan UU P2SK. Ketiganya dinilai sebagai bentuk legislasi yang semata-mata mengabdi pada kekuasaan.

Komersialisasi Pendidikan

Tuntutan penutup menyasar pada mahalnya biaya pendidikan tinggi. BEM UI mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan dan mereformasi sistem agar berpihak kepada rakyat kecil, mengingat akses pendidikan adalah esensi utama dalam mengentaskan kemiskinan struktural.

Baca Juga: Tak Cuma Ekspor Gas, Indonesia Siap Alihkan Rute Penerbangan Umrah Agar Tidak Transit di Singapura

Kelima tuntutan ini pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan pokok: mahasiswa menuntut pemerintah untuk berhenti memproduksi kebijakan elitis dan mulai bekerja berdasarkan realitas penderitaan rakyat di akar rumput.