Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pakar Minta Prabowo Tenang Hadapi Panas Hubungan Indonesia dan Singapura: Jalannya Adalah Diplomasi

Pakar Minta Prabowo Tenang Hadapi Panas Hubungan Indonesia dan Singapura: Jalannya Adalah Diplomasi Kredit Foto: BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketegangan Indonesia dan Singapura yang dipicu oleh krisis kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemangkasan pasokan gas bumi menuntut kedewasaan bersikap dari jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Co-Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja melontarkan peringatan keras agar para menteri idak terburu-buru mengeluarkan pernyataan reaktif yang justru memperkeruh suasana antarkedua negara bertetangga tersebut.

Baca Juga: Ucapkan Terima Kasih, Pengusaha Singapura Bilang Negaranya Jadi Lebih Bersatu karena Ancaman Prabowo

Menurutnya, pemerintah harus memfokuskan energi pada akar masalah, yakni pemadaman api dan perlindungan kesehatan publik, alih-alih merespons kritik negara tetangga dengan sentimen emosional. Dinna menekankan bahwa keluhan dari dunia internasional seharusnya disikapi dengan kepala dingin.

“Kalau urusannya dengan negara lain, apa pun bentuknya, kritik dari negara lain itu kita harus tenang dulu dan jalannya adalah lewat diplomasi,” tegas Dinna dikutip Rabu (28/10/2026).

Adapun Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir baru-baru ini langsung mengundang Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan ke Jakarta. Dalam pertemuan strategis tersebut, kedua negara sepakat menanggalkan ego masing-masing dan membentuk gugus tugas bersama untuk berbagi data perbankan serta menelusuri korporasi pembakar hutan.

"Tidak ada perbatasan yang boleh melindungi mereka yang mengambil keuntungan dari pembakaran hutan kita," tegas Arrmanatha Nasir.

Hubungan Indonesia-Singapura sendiri memanas tak hanya karena polemik karhutla, namun juga terkait dengan polemik pemangkasan pasokan gas yang baru-baru ini dilakukan oleh Menko Hilirisasi dan Investasi, Bahlil Lahadalia.

Ia sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi ekspor gas secara selektif. Kebijakan ini ditujukan kepada negara-negara yang dinilai tidak memberikan rasa hormat terhadap kedaulatan dari Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil.

Bahlil mengaitkan kebijakan proteksionisme energi tersebut dengan muruah sejarah kemerdekaan bangsa. Ia menyindir keras sikap geopolitik negara tetangga yang dinilai bersikap superior, sembari membandingkan proses pencapaian kemerdekaan antarnegara.

Baca Juga: Pengusaha Singapura: Terima Kasih Prabowo, Dunia Jadi Sadar Harus Waspada Berbisnis dengan Indonesia

“Kemerdekaan bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja paksa, banyak yang dilakukan pemerkosaan. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah, keringat, air mata, serta nyawa. Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara yang lain,” tegas Bahlil.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar