DPR Soroti Gaya Direksi BUMN: Untuk Apa Lagi Pakai Patwal dan Ajudan?

Pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) tak hanya menyangkut kinerja bisnis, tetapi juga gaya kerja jajaran direksinya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menata tata kelola dan budaya kerja BUMN, termasuk membatasi penggunaan pengawalan kendaraan (patwal) serta ajudan bagi manajemen perusahaan pelat merah.

“Semestinya larangan ini sudah dilakukan di BUMN dari dulu, bukan zaman Pak Dony (kepemimpinan Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia ) saja. Untuk apa lagi direksi-direksi BUMN memakai ajudan? Itu tidak penting,” kata Firnando dalam keterangannya, dikutip Kamis (29/10/2026).

Baca Juga: Survei 2 Tahun Prabowo: Kepuasan Tertinggi dari Kelompok Tak Tamat SD

Ia menjelaskan, pembatasan patwal dan ajudan diperlukan karena direksi BUMN pada dasarnya menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Firnando menilai jabatan tersebut tidak menghadapi ancaman yang mengharuskan penggunaan fasilitas pengawalan secara berlebihan.

“Kita kan di direksi BUMN nggak ada ancaman-ancaman. Kita melakukan bisnis atau usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jadi, tidak perlulah ajudan atau pengawalan seperti itu,” tegasnya.

Bagi Firnando, budaya kerja tersebut perlu berjalan beriringan dengan upaya efisiensi dan penghematan yang didorong pemerintah.

Ia berharap pembenahan tidak berhenti pada pembatasan fasilitas, tetapi turut menyentuh struktur organisasi dan arah bisnis perusahaan milik negara agar kegiatan operasional lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Bahlil: Gara-gara Minyak, Terjadi Ketegangan Dimana-mana, Ini Bisa Bahaya

Ia pun mendukung langkah perampingan organisasi atau streamlining, penutupan perusahaan yang tidak lagi efektif, hingga pemusatan kegiatan usaha sesuai bidang bisnis masing-masing. Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting agar BUMN dapat meningkatkan kinerja sekaligus menjaga kepentingan negara.

“Jadi, streamlining, terus penutupan perusahaan-perusahaan, kemudian fokuskan ke area bisnisnya mereka. Menurut saya, hal itu sangat baik dan wajib dilakukan Danantara terhadap BUMN, sehingga BUMN bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga tidak merugikan negara,” ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu kembali menekankan bahwa pembenahan BUMN harus diarahkan pada pengelolaan bisnis yang terukur dan berfokus pada bidang usaha masing-masing. Dengan begitu, perusahaan pelat merah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjalankan tanggung jawabnya terhadap negara.

“Jadi, saya terus mendukung sehingga kita bisa menghasilkan atau mendapatkan BUMN-BUMN yang baik ke depannya,” tutupnya.