Rapimnas Kadin 2026, Almer Faiq Rusydi Suarakan Kepentingan Daerah dan Pengusaha Lokal

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat, Almer Faiq Rusydi, mengambil peran strategis dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 29–30 Oktober.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah menteri, tokoh pengusaha nasional, jajaran pengurus Kadin Indonesia, serta para Ketua Umum Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia.

Salah satu agenda utama dalam Rapimnas tersebut adalah penyampaian aspirasi, pandangan, serta gagasan konstruktif dari masing-masing pengurus Kadin Provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Almer Faiq Rusydi tidak hanya didapuk sebagai salah satu pimpinan Sidang Komisi A yang membahas kebijakan organisasi Kadin, tetapi juga secara tegas menyuarakan pentingnya penguatan investasi yang inklusif di Provinsi Jawa Barat. Sebagai daerah yang dikenal ramah investasi dan tercatat sebagai penggaet investor terbesar di Indonesia, Pemerintah diharapkan perlu mengambil langkah nyata agar pertumbuhan ekonomi daerah dirasakan langsung oleh pelaku usaha lokal.

Almer mengusung gagasan utama mengenai pentingnya perumusan regulasi yang mengikat dari pemerintah. Ia mendorong agar setiap investor yang menanamkan modal di Jawa Barat diwajibkan melibatkan Kadin di daerah serta pengusaha lokal dalam kegiatan usahanya.

"Bagaimana pemerintah dapat merumuskan regulasi yang bersifat mengikat dan mewajibkan setiap investor yang menanamkan modal di Jawa Barat untuk melibatkan Kadin di daerah dan pengusaha lokal dalam kegiatan usahanya, baik melalui kemitraan, rantai pasok, maupun pelaksanaan proyek investasi," ujar Almer dalam forum Rapimnas tersebut.

Baca Juga: Kadin Ingatkan Pemerintah soal Bahan Baku dan Aturan yang Hambat Dunia Usaha

Menurutnya, langkah ini sangat krusial agar investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak sekadar mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi makro, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pemerataan kesejahteraan dunia usaha lokal.

Ia juga berharap agar pemerintah pusat benar - benar siap dalam menetapkan kewajiban tersebut melalui regulasi berkekuatan hukum, lengkap dengan mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas, tanpa harus mengurangi kepastian hukum maupun daya tarik investasi di Jawa Barat.

Melalui gagasan ini, Kadin Jawa Barat berharap sinergi antara investor besar dan pengusaha lokal dapat terjalin secara harmonis, menciptakan ekosistem bisnis yang berkeadilan, serta memperkuat fondasi perekonomian daerah secara berkelanjutan