Ironi Lulusan SMK, Disiapkan Kerja tetapi Masih Jadi Penyumbang Pengangguran

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyoroti persoalan pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pendidikan vokasi yang semestinya mencetak tenaga kerja siap pakai ternyata belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan industri.

Sarmuji bahkan menyebut lulusan SMK masih menjadi salah satu penyumbang pengangguran di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya keterhubungan antara pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha.

"SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," kata Sarmuji dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai situasi tersebut menjadi ironi karena SMK sejak awal dirancang untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

"Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya," ujarnya.

Di sisi lain, Sarmuji menilai persoalan tersebut tidak dialami secara merata oleh seluruh sekolah kejuruan. Ia mencontohkan SMK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menunjukkan kesiapan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri.

Bahkan, menurut dia, sejumlah siswa dari sekolah tersebut sudah mendapatkan permintaan kerja dari perusahaan sebelum dinyatakan lulus.

"Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri," tuturnya.

Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem pendidikan kejuruan secara lebih luas dengan kebutuhan perusahaan.

"Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada link and match dengan industri kita?" kata Sarmuji.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Pengangguran RI Turun Jadi 4,65% pada 2026

Ia mendorong adanya pembenahan sistem pendidikan SMK agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditangani agar Indonesia mampu memanfaatkan besarnya jumlah penduduk usia produktif.

Terlebih, Indonesia diperkirakan masih akan menikmati bonus demografi hingga 2035. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pasokan tenaga kerja berkualitas sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional.

"Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi," ujar Sarmuji.