Komdigi Soroti Ketimpangan Ekonomi Digital, Infrastruktur Lokal Tanggung Beban Besar

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital Indonesia. Pasalnya, investasi besar untuk membangun infrastruktur digital justru tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang diperoleh industri penyedia infrastruktur dibandingkan platform digital global.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, mengatakan ekosistem digital terdiri atas empat lapisan utama, yakni infrastruktur fisik (physical infrastructure), infrastruktur virtual (virtual infrastructure), platform, dan aplikasi.

Pada lapisan infrastruktur fisik, terdapat industri telekomunikasi, kabel serat optik, hingga pusat data (data center). Sementara itu, infrastruktur virtual mencakup industri cloud, keamanan siber (cybersecurity), application programming interface (API), serta sistem pembayaran.

Baca Juga: Komdigi Wanti-wanti Zero-Click Gerus Pendapatan Media, Kualitas Berita Bisa Terdampak

Adapun dua lapisan berikutnya terdiri atas platform yang mempertemukan pasar dan kebutuhan konsumen, termasuk media sosial, serta aplikasi yang digunakan masyarakat di berbagai sektor.

Menurut Sonny, struktur biaya dalam ekosistem tersebut menunjukkan bahwa investasi terbesar justru terserap pada dua lapisan terbawah. Namun, kondisi sebaliknya terjadi dalam hal pengambilan nilai ekonomi atau value extraction.

"Kalau kita melihat cost structure-nya itu seperti piramida. Banyak duit di-spending di dua yang di bawahnya, di basement dan di lantai 1, itu virtual infrastructure dan physical. Kita spending a lot di situ. Tapi kalau dari sisi value extraction, itu piramida terbalik," ujar Sonny dalam acara Indonesia Best Digital Finance Awards 2026 Warta Ekonomi, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Dia mencontohkan Google yang memperoleh sebagian besar pendapatannya dari layanan mesin pencari (search engine). Sonny menyebut sekitar 55% pendapatan Google berasal dari layanan tersebut, dengan nilai hampir US$220 miliar.

Di sisi lain, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital membutuhkan investasi besar yang turut ditanggung perusahaan-perusahaan lokal, termasuk pelaku industri telekomunikasi dan penyedia infrastruktur digital.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komdigi karena perusahaan yang menanggung beban pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur belum tentu memperoleh nilai ekonomi yang sebanding dengan perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur tersebut.

"Yang berat kan yang menahan operasinya, maintenance-nya di dua layer bawah ini, yang itu perusahaan-perusahaan lokal Indonesia. Tapi value extraction-nya dari dua yang di atas ini," jelasnya.

Sonny menegaskan pemerintah tidak bermaksud membatasi keberadaan platform digital global di Indonesia. Namun, pemerintah ingin memastikan distribusi nilai ekonomi berlangsung lebih seimbang di seluruh lapisan industri digital.

"Kita bukan anti-global platform, tapi bagaimana kita make sure ada fair distribution of value across empat lantai ini," tegas Sonny.

Dia menilai keberlangsungan setiap lapisan industri digital saling berkaitan. Kualitas infrastruktur telekomunikasi, misalnya, turut menentukan kemampuan platform dan penyedia aplikasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Apabila kualitas konektivitas di suatu daerah buruk, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan telekomunikasi, tetapi juga platform digital dan penyedia layanan aplikasi yang bergantung pada jaringan internet.

"Kalau speed-nya jelek, YouTube enggak akan jalan properly, Netflix enggak akan jalan, internet banking juga enggak akan jalan. Jadi kita harus pastikan empat lantai ini bisa fair distribution of value-nya, yang adil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Komdigi mendorong transformasi digital yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses internet, tetapi juga memastikan nilai ekonomi yang dihasilkan di dalam negeri dapat dipertahankan dan memberikan manfaat bagi industri nasional.

Sonny menyebut pendekatan tersebut sebagai value retention, yakni upaya agar nilai ekonomi yang tercipta dari aktivitas digital di Indonesia tidak seluruhnya mengalir ke luar negeri.