PNBP Minerba Tembus Rp141 T, Bahlil Bidik Rp165 T hingga Akhir 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor mineral dan batu bara (minerba) telah mencapai Rp141 triliun. Capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp136,18 triliun.

Bahlil mengatakan, realisasi PNBP tersebut juga telah melampaui penerimaan subsektor minerba sepanjang 2025 yang berada di kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun.

"PNBP kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp130 triliun sekian, Rp130 triliun-Rp135 triliun, dan sekarang sudah mencapai tembus di angka Rp141 triliun," kata Bahlil dalam gelaran Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Melihat capaian tersebut, Bahlil memasang target lebih tinggi untuk penerimaan negara dari subsektor minerba. Dia membidik PNBP hingga akhir 2026 dapat mencapai Rp160 triliun sampai Rp165 triliun.

"Kita targetkan nanti di 2026 akhir itu bisa mencapai Rp160 triliun-Rp165 triliun. Artinya terjadi peningkatan yang sangat signifikan," ujarnya.

Bahlil mengapresiasi kontribusi para pelaku usaha pertambangan yang dinilai turut mendorong peningkatan penerimaan negara. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi aktif pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini bisa terjadi karena kontribusi secara aktif yang dilakukan oleh teman-teman pelaku usaha di sektor pertambangan. Karena itu saya harus memberikan apresiasi, kalian semua adalah patriotik yang memberikan sumbangan pendapatan kepada negara," tegasnya.

Baca Juga: Dongkrak PNBP ESDM, Lelang BMN Hulu Migas Pertamina Hulu Rokan Tembus Rp11 M

Baca Juga: Sah! Arsyadany Akmalaputri Jadi Dirjen Gatrik KESDM

Sebagai informasi, realisasi PNBP sektor ESDM sepanjang 2025 tercatat mencapai Rp138,4 triliun. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp127,48 triliun.

Capaian penerimaan tersebut juga berjalan beriringan dengan upaya Kementerian ESDM menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kementerian ESDM kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).