PSI Sindir Demokrat Ingin Makzulkan Prabowo-Gibran Sekaligus: Cuman Malu-malu

Polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memunculkan sindiran antarpartai politik.

Kali ini, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menyoroti sikap Partai Demokrat yang dinilai masih berada dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi ikut menyuarakan pemakzulan wakil presiden.

Melalui akun X miliknya, Dedy menyebut Demokrat seharusnya lebih terbuka jika memang tidak lagi ingin menjadi bagian dari pemerintahan saat ini. Menurutnya, sikap tersebut akan lebih terhormat dibandingkan tetap berada dalam barisan pemerintah sembari menyuarakan pemakzulan Gibran.

Baca Juga: Golkar soal Kasus Gibran: Apapun Keputusannya, Ada 3 Hal yang Harus Dijaga

"Kalau saya sih lebih terhormat melihat Demokrat bikin pengumuman terbuka sudah tidak bersama pemerintahan Prabowo-Gibran," tulisnya di akun X, dikutip Selasa (3/11/2026).

Ia pun menyindir Demokrat agar menyampaikan sikap politiknya secara terang-terangan, termasuk jika ingin mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Dedy menilai, menyuarakan pemakzulan dari luar pemerintahan akan lebih menunjukkan ketegasan sikap.

"Lalu... Masuk senayan berteriak secara lantang terkait pemakzulan Wapres RI, ini baru gentleman agreement namanya," sambung dia.

Dedy juga mengingatkan bahwa sikap politik yang tidak konsisten dapat memunculkan penilaian berbeda di tengah masyarakat. Ia menyinggung kemungkinan publik menafsirkan seruan pemakzulan Gibran sebagai keinginan untuk mengganti pasangan presiden dan wakil presiden sekaligus.

Baca Juga: PSI Curigai Kasus Gibran: MK Tiba-tiba Sidang, MA Tiba-tiba Memutus

"Jangan masih dalam barisan pemerintahan Prabowo-Gibran lalu berteriak makzulkan Wapres, karena publik bisa saja membuat penilaian jangan-jangan yang mau dimakzulkan malah pasangan Presiden dan Wapres, cuman malu-malu sama Presiden. Hati-hati Bapak Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PSI Bestari Barus juga mempertanyakan sikap Demokrat yang dinilainya terlalu cepat merespons putusan MA terkait suket penyetaraan ijazah SMA Gibran.

Pernyataan tersebut muncul setelah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menyebut Gibran memiliki dua pilihan menyusul putusan MA, yakni mundur atau dimundurkan dari jabatan wakil presiden.

Bestari bahkan menduga pernyataan Demokrat tersebut berkaitan dengan keinginan agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian Bestari terhadap sikap politik Demokrat.