Dokter Tirta Dihubungi 2 Wamen Pasca-Kritik Insentif MBG dan Soroti Nasib Kelas Menengah

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pemberian insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik tersebut turut menarik perhatian setelah dr. Tirta mengungkapkan menerima pesan langsung atau direct message (DM) dari dua wakil menteri. Keduanya disebut menghubunginya setelah ia menyampaikan pandangan kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam pernyataannya, dr. Tirta menyoroti penggunaan uang pajak yang menurutnya harus dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan berbagai program dan kegiatan negara.

Menurutnya, pemerintah seharusnya menghargai kontribusi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak. Konsekuensinya, setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang nyata.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan atau pembelaan ketika kebijakannya dikritik. Masyarakat juga perlu melihat apakah anggaran yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat.

Selain persoalan anggaran, dr. Tirta mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah. Ia menyoroti kebijakan bantuan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah dan pengurangan sanksi pajak bagi wajib pajak tertentu dari kalangan atas.

Di antara kedua kelompok tersebut, menurutnya, masyarakat kelas menengah juga perlu mendapat perhatian. Kelompok ini turut menanggung kewajiban pajak, tetapi dinilai belum tentu merasakan manfaat kebijakan pemerintah secara signifikan.

Karena itu, dr. Tirta mendorong pemerintah agar tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat kelas menengah dalam menyusun kebijakan ekonomi maupun menentukan penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: MBG Habiskan Anggaran Rp165 Triliun, 1,03 Juta Tenaga Kerja Terserap

Ia juga mengkritik strategi komunikasi pemerintah yang dinilai terlalu mengandalkan pencitraan atau sugar coating. Menurutnya, upaya membangun persepsi positif melalui media bayaran maupun pembentukan opini publik bukan hal yang seharusnya menjadi prioritas.

Bagi dr. Tirta, kepercayaan masyarakat semestinya dibangun melalui kinerja dan hasil nyata. Jika pemerintah mampu menjalankan tugas secara maksimal, publik akan dapat menilai sendiri pencapaian yang dihasilkan tanpa harus terus-menerus disuguhi pembenaran atau pencitraan.