JKN Terus Berdarah Rp2 Triliun Sebulan, BPJS Watch Minta BPJS Ketenagakerjaan Ikut Bayar

Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) dinilai berpotensi menekan beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pembagian tanggung jawab pembayaran klaim.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar meyakini koordinasi tersebut dapat membantu mengendalikan pembiayaan JKN karena sejumlah layanan kesehatan seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara jaminan lain.

"Saya meyakini bisa menurunkan tingkat defisit karena pembiayaannya akan di-share kepada penjamin penyelenggara lainnya seperti LPSK, seperti BPJS Ketenagakerjaan, seperti asuransi kesehatan swasta," ujar Timbul kepada Warta Ekonomi, Senin (9/11/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi penyelenggaraan jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 beserta perubahannya.

Dalam praktiknya, kecelakaan dan penyakit akibat kerja menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, bukan bagian dari program JKN. Sedangkan, korban tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan terorisme masuk dalam cakupan perlindungan LPSK.

Selama ini, kata Timbul, ketidaktepatan pembagian tanggung jawab selama ini berpotensi membuat biaya yang semestinya ditanggung lembaga lain justru masuk ke pembiayaan JKN.

"Penyakit akibat kerja itu banyak yang ditanggung oleh JKN. Sehingga itu juga mengambil porsi beban biaya dari JKN," katanya.

Selain BPJS Ketenagakerjaan dan LPSK, perusahaan asuransi kesehatan swasta juga dapat mengambil bagian melalui skema top-up yang mana perusahaan membayar selisih biaya ketika peserta meningkatkan kelas perawatan di atas manfaat yang dijamin BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, Timbul menjelaskan bahwa peserta dapat menggunakan asuransi swasta terlebih dahulu. Ketika batas manfaat atau limit polis habis, pembiayaan selanjutnya dapat dialihkan ke JKN sesuai ketentuan.

"Atau misalnya, banyak perusahaan menggunakan asuransi swasta sampai pada titik tertentu mengalami hambatan karena kuotanya, jatahnya itu sudah habis. Baru dia mulai dengan jaminan kesehatan nasional. Itu boleh," ucapnya.

Untuk diketahui, Direktur BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengungkapkan lembaganya mengalami defisit Rp2 triliun setiap bulan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan November 2026 Segera Cair, Cek Status Penerima Pakai NIK

Baca Juga: Negara Berencana Tanggung Iuran BPJS Kesehatan Desil 1-8, Mensos: Saya Yakin Presiden Setuju

Merinci, ia bercerita bahwa defisit terjadi karena pengeluaran jauh melampaui pemasukan. Pembayaran klaim bulanan mencapai Rp16,5 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp14 triliun.

"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," katanya.