Partai Demokrat: Penyadapan Ilegal itu Langkah Awal dari Kelompok Tertentu untuk Merebut Kekuasaan yang Sah

Politikus senior Partai Demokrat Benny K Harman meminta Mabes Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai perkara tersebut perlu diselidiki secara transparan dan akuntabel untuk mengungkap pihak yang berada di baliknya, motif, serta tujuan akhir tindakan tersebut.

Benny mengaku meyakini dugaan penyadapan yang disebut melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal Polri bukan sekadar tindakan biasa.

Menurut dia, peristiwa itu diduga menjadi bagian awal dari agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan yang sah.

"Saya tetap yakin bahwa tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit dengan sejumlah Jenderal Polri terhadap kegiatan Presiden dan Istana adalah langkah permulaan dari agenda kelompok tertentu untuk merebut kekuasaan yang sah," kata Benny dalam keteranganya, Senin (9/11/2026).

Karena itu, ia meminta Mabes Polri mengungkap secara menyeluruh siapa dalang di balik dugaan penyadapan tersebut, apa motifnya, serta apa target akhirnya.

"Ini akan terungkap jika Mabes Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus ini secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Benny juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak dipandang sebagai penyadapan biasa ataupun peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Ia menduga ada kontestasi politik yang berkaitan dengan upaya meraih kekuasaan.

"Jangan pikir ini penyadapan biasa, apalagi kebetulan. Akal sehat melihat, ini adalah kontestasi politik yang tidak sehat untuk meraih kekuasaan," tutur Benny.

Sebelumnya, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dikaitkan dengan sejumlah nama mantan pejabat tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Penyidik Bareskrim Polri juga dikabarkan menetapkan SU alias Slamet Uliyandi sebagai tersangka dalam perkara yang sama.