Industri Masih Terbelit Banyak Masalah, Apindo Minta Kemenperin Turun Tangan

Sejumlah hambatan yang dihadapi industri masih membutuhkan penyelesaian lintas kementerian dan lembaga. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, ketersediaan bahan baku, neraca komoditas, pasokan gas industri, hingga sertifikasi halal menjadi perhatian dunia usaha.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta dukungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut. Pasalnya, sebagian besar hambatan yang dihadapi pelaku usaha memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan sektor industri.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, organisasinya selama ini telah mengawal berbagai persoalan regulasi dan hambatan operasional industri melalui upaya debottlenecking. Perhatian terutama diarahkan kepada industri padat karya dan manufaktur dengan beragam subsektor.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah regulasi ketenagakerjaan. Apindo tengah mengevaluasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, termasuk dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Selain itu, dunia usaha juga menghadapi persoalan ketersediaan bahan baku dan pengaturan neraca komoditas. Kedua aspek tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan industri dalam menjaga kelancaran kegiatan produksi.

"Permasalahan-permasalahan ini sudah kami jabarkan secara rinci supaya diketahui juga oleh Pak Menteri," ujar Shinta usai bertemu Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Kantor Kemenperin, Senin (9/11/2026).

Shinta menjelaskan, berbagai persoalan tersebut telah dipetakan melalui Debottlenecking Task Force. Pemetaan dilakukan berdasarkan jenis hambatan serta kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Dengan pemetaan tersebut, Apindo berharap penyelesaian masalah dapat berjalan lebih terarah. Namun, koordinasi antarkementerian tetap diperlukan karena tidak seluruh persoalan dunia usaha berada dalam kewenangan Kemenperin.

"Jadi, semua isu-isu yang di dalam Debottlenecking Task Force ini sudah jelas. Isunya ke mana, di kementerian mana, dan sebagian besar ini pasti hubungannya ada di Kementerian Perindustrian," kata Shinta.

Dia berharap pertemuan dengan Menperin dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif. Menurutnya, dukungan Kemenperin diperlukan agar berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha bisa lebih cepat diselesaikan.

Apindo juga ingin pembahasan dengan pemerintah tidak berhenti pada penyampaian daftar persoalan. Dunia usaha membutuhkan tindak lanjut berupa solusi dan rekomendasi yang dapat dijalankan bersama.

"Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama," jelas Shinta.

Baca Juga: Okupansi Kawasan Industri Baru 52,28%, Kemenperin Benahi Perizinan untuk Kejar Investasi

Baca Juga: Kemenperin Ungkap Penjualan Olahan Kakao RI Tembus 93 Ribu Ton, Cocoa Liquor Meledak 91%

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pemerintah perlu mendengar langsung persoalan yang dihadapi pelaku industri sebelum menentukan langkah penyelesaian.

Menurutnya, kebijakan tidak bisa hanya disusun berdasarkan perspektif kementerian. Masukan dari dunia usaha diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kita enggak bisa sekarang menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja. Tentu kita harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri," kata Sarmuji.

Sarmuji juga meminta seluruh jajaran direktorat jenderal di lingkungan Kemenperin yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti persoalan yang disampaikan Apindo sesuai bidang masing-masing.