Kompak Lawan Aturan Perlindungan Anak, Google dan TikTok Gugat Pemerintah AS

Raksasa teknologi Google, Meta, dan TikTok mengajukan gugatan hukum terhadap Pemerintah California, Amerika Serikat, terkait aturan baru yang membatasi penggunaan fitur media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Ketiga perusahaan tersebut menilai regulasi melalui Undang-Undang Majelis Nomor 1709 atau Assembly Bill 1709 (AB 1709) berpotensi melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin Konstitusi Amerika Serikat.

Gugatan diajukan secara terpisah ke sejumlah pengadilan federal di California pada awal November 2026. Aturan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah setempat untuk melindungi anak-anak dari risiko kecanduan media sosial dan dampak buruk penggunaan platform digital.

Melalui AB 1709, pemerintah California melarang platform media sosial menyediakan fitur yang dinilai dapat mendorong penggunaan secara berlebihan atau sulit dikendalikan bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Fitur yang menjadi sasaran pembatasan meliputi pemutaran video otomatis atau autoplay, rekomendasi konten yang dipersonalisasi, hingga sistem rekomendasi yang membuat pengguna terus mengakses platform.

Baca Juga: FIFPRO World XI 2026: Pemenang Ballon d'Or Digusur Messi dan Mbappe, Jangan Cari Ronaldo!

Perusahaan teknologi juga diwajibkan menghapus akun anak-anak apabila fitur-fitur tersebut tidak dinonaktifkan sesuai ketentuan. Regulasi ini ditandatangani Gubernur California Gavin Newsom pada 10 September 2026 dan dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Google, Meta, dan TikTok memiliki alasan masing-masing dalam menentang kebijakan tersebut. Meta menilai pemerintah tidak seharusnya mengatur keputusan editorial perusahaan dalam menyusun dan menampilkan konten kepada pengguna.

Sementara itu, Google berpendapat orang tua merupakan pihak yang paling tepat untuk menentukan penggunaan layanan digital bagi anak-anak mereka. Perusahaan tersebut juga khawatir aturan yang terlalu luas justru mengganggu sistem yang telah dikembangkan untuk membantu anak menemukan konten berkualitas dan sesuai usia. TikTok turut menilai pembatasan tersebut berpotensi melanggar kebebasan berekspresi karena membatasi praktik kurasi konten berdasarkan minat pengguna.

Ketiga perusahaan juga mempersoalkan aturan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat dan Section 230 dalam Communications Decency Act. Section 230 merupakan ketentuan hukum federal yang memberikan perlindungan tertentu kepada platform digital terkait konten yang diunggah pengguna.

Di sisi lain, Kantor Jaksa Agung California Rob Bonta menyatakan tengah meninjau gugatan tersebut. Pemerintah setempat menegaskan tetap berkomitmen mempertahankan regulasi yang bertujuan melindungi anak-anak dari risiko di dunia digital.

Perdebatan mengenai pembatasan media sosial bagi anak juga berlangsung di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai diterapkan pada 28 Maret 2026 dengan membatasi akses akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk sejumlah layanan media sosial. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak.