Ribuan Kanal YouTube Pro-Pemerintah Dihapus Google, Pengamat Ingatkan Bahaya Buzzer
Kredit Foto: Unsplash/Szabo Viktor
Google menghapus 19.389 kanal YouTube yang terindikasi terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi dengan narasi mendukung pemerintah Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Temuan tersebut diungkapkan Google melalui laporan Influence Operations Bulletin Q3 2026.
Pengamat telekomunikasi dan digital sekaligus Direktur ICT Institute, Heru Sutadi, menilai penghapusan ribuan kanal tersebut menjadi temuan serius bagi demokrasi digital di Indonesia.
Menurut Heru, temuan tersebut memperlihatkan bahwa ruang digital berpotensi dimanfaatkan bukan sekadar sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga untuk membentuk persepsi publik secara sistematis melalui jaringan akun yang terorganisasi.
Dia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan bukan suatu pelanggaran. Namun, persoalan muncul ketika dukungan tersebut direkayasa melalui jaringan yang tidak transparan sehingga menciptakan kesan seolah-olah berasal dari aspirasi masyarakat secara organik.
“Persoalannya adalah jika dukungan tersebut direkayasa melalui jaringan tidak transparan untuk menciptakan kesan seolah-olah merupakan suara publik yang organik,” ujar Heru kepada Warta Ekonomi, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Google Hapus 19.389 Kanal YouTube Pro Pemerintah Sepanjang Juli hingga September
Dia juga menyoroti kembali aktifnya sejumlah akun buzzer yang diduga berasal dari kelompok relawan politik. Aktivitas tersebut, menurutnya, perlu dicermati di tengah dinamika politik nasional, termasuk pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan maraknya demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa dukungan politik organik memiliki karakteristik berbeda dengan operasi pengaruh terkoordinasi. Dukungan organik lahir dari pendapat dan inisiatif masyarakat secara sukarela, meskipun terdapat kesamaan pesan atau pandangan.
Sebaliknya, operasi pengaruh terkoordinasi umumnya memperlihatkan pola aktivitas jaringan yang sistematis, penggunaan banyak akun atau kanal, distribusi konten dengan narasi seragam, hingga upaya menciptakan persepsi dukungan publik yang luas.
Oleh karena itu, banyaknya konten yang mendukung pemerintah tidak bisa secara otomatis dikategorikan sebagai manipulasi opini publik. Penilaian harus mempertimbangkan cara jaringan tersebut bekerja, pihak yang mengendalikan, transparansi identitas dan sumber pendanaan, serta kemungkinan adanya praktik manipulasi.
“Indikatornya bukan sekadar banyaknya konten pro-pemerintah, tetapi bagaimana jaringan itu bekerja, siapa pengendalinya, apakah identitas dan sumber pendanaannya transparan, serta apakah ada praktik manipulasi,” jelasnya.
Heru memperingatkan bahwa operasi semacam itu berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat karena algoritma platform digital dapat memperluas jangkauan konten yang memperoleh interaksi tinggi.
Ketika ribuan kanal menyebarkan narasi serupa secara terkoordinasi, masyarakat dapat memperoleh kesan bahwa suatu pandangan merupakan pendapat mayoritas. Padahal, popularitas narasi tersebut belum tentu mencerminkan aspirasi publik yang sebenarnya.
Kondisi ini bukan hanya berpotensi menenggelamkan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga mengganggu kualitas diskusi demokrasi. Bahkan, pemerintah berisiko memperoleh gambaran yang keliru mengenai aspirasi masyarakat apabila menjadikan popularitas di ruang digital sebagai salah satu tolok ukur dukungan publik.
“Jika ribuan kanal secara terkoordinasi menyebarkan narasi yang sama, masyarakat bisa mendapat kesan bahwa suatu pandangan merupakan pendapat mayoritas, padahal belum tentu,” ungkap Heru.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Heru mendorong pemerintah meminta transparansi lebih lanjut mengenai temuan Google, termasuk pola operasi, sumber pendanaan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak tertentu. Namun, proses penelusuran harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak terburu-buru melontarkan tuduhan.
Di sisi lain, platform digital juga perlu memperkuat mekanisme pendeteksian jaringan tidak autentik, meningkatkan transparansi iklan politik, serta membuka laporan mengenai tindakan penegakan kebijakan terhadap akun maupun kanal yang terindikasi melakukan manipulasi.
Dia mengingatkan agar penindakan terhadap operasi pengaruh tidak dijadikan alasan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, demokrasi tetap membutuhkan ruang yang setara bagi masyarakat untuk menyampaikan dukungan maupun ketidaksetujuan.
“Yang berbahaya sebenarnya bukan banyaknya masyarakat yang mendukung pemerintah, tetapi ketika dukungan itu direkayasa sehingga publik tidak lagi bisa membedakan mana suara rakyat yang autentik dan mana opini yang diproduksi secara terkoordinasi,” tegasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti
Editor: Istihanah