Kredit Foto: Kemkomdigi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta Google dan YouTube membuka metode yang digunakan untuk menutup 19 ribu kanal YouTube Indonesia. Permintaan ini muncul setelah penindakan terhadap kanal-kanal yang diduga pro pemerintah tersebut memicu polemik di ruang digital.
Dalam pertemuan dengan perwakilan Google Indonesia dan YouTube Asia Tenggara pada Kamis (19/11/2026), perusahaan teknologi itu mengakui buletin keamanan kuartal III 2026 tertanggal 30 Oktober belum dilengkapi penjelasan pendukung yang memadai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pihaknya meminta Google memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar dan mekanisme penutupan akun.
"Pada pertemuan siang kemarin, kami sudah meminta Google untuk dapat memberikan penjelasan pendukung secara tertulis beserta contoh mengenai parameter dan metode untuk mendeteksi serta menindak akun-akun yang kemudian diterminasi," ujar Mediodecci.
Komdigi ingin mengetahui sejumlah aspek teknis, mulai dari metodologi deteksi, proses peninjauan, pembagian peran antara sistem otomatis dan peninjau manusia, hingga tingkat akurasi serta potensi kesalahan identifikasi. Pemerintah juga meminta penjelasan mengenai dasar pemberian label atau kategori terhadap konten.
Dalam pertemuan tersebut, Google menyebut kebijakan spam YouTube menjadi salah satu dasar penindakan terhadap akun yang dikategorikan terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi. Namun, perusahaan itu masih perlu berkoordinasi dengan tim global yang menyusun buletin keamanan sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut.
Komdigi turut mempertanyakan kemampuan Google dalam mengidentifikasi asal pembuat konten maupun operator jaringan yang ditindak, termasuk apakah mereka berasal dari Indonesia atau luar negeri.
Baca Juga: Komdigi Minta Google Transparan soal Metode Penutupan 19.389 Kanal YouTube
Mediodecci menegaskan, kemampuan deteksi yang dimiliki Google seharusnya juga digunakan untuk memberantas jaringan akun yang melakukan pelanggaran lain, terutama promosi judi online dan penyebaran konten pornografi.
"Dengan kemampuan deteksi yang telah ditunjukkan, kami justru meminta Google dan YouTube juga dapat menerapkannya untuk mendeteksi dan menindak jaringan akun yang secara terkoordinasi mempromosikan judi online atau menyebarkan konten pornografi," kata Mediodecci.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: