IMA Akui DSI Tambah Rantai Ekspor, Pengusaha Minta Pemerintah Tak Berlebihan

Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, mengakui kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menambah tahapan dalam proses ekspor komoditas tambang. Meski demikian, dia menilai penjelasan mengenai mekanisme kerja DSI mulai memberikan kejelasan bagi pelaku usaha.

Rachmat menjelaskan, penerapan DSI berkaitan dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang dilatarbelakangi kekhawatiran pemerintah terhadap praktik transfer pricing dan under invoicing dalam transaksi ekspor. Namun, menurutnya, perusahaan tambang secara umum tidak menghadapi persoalan tersebut dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah telah menerapkan harga patokan komoditas.

"Sehingga contohnya DSI, buat saya, buat kami DSI itu menambah rantai ekspor. Tapi di sisi lain itu sebenarnya memberikan kejelasan bahwa oh tidak ada apa-apa memang," kata Rachmat di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dia mengatakan, kekhawatiran pengusaha mulai berkurang setelah DSI menjelaskan mekanisme operasionalnya. Dalam penjelasan tersebut, DSI disebut lebih berfokus pada pencatatan dan verifikasi proses ekspor.

Rachmat mengaku tidak secara khusus mengkhawatirkan kebijakan tersebut. Namun, dia mengingatkan agar penambahan regulasi tidak sampai membebani kegiatan usaha pertambangan.

"Kalau suatu saat nanti pemerintah akan melihat, 'Wah ini sudah kebanyakan peraturannya dan ternyata tidak ada masalah, kita kurangi lagi satu. Kita kurangi lagi.' Tidak-tidak masalah. Tapi jangan sampai nanti ada yang terlalu lebay dan menghambat-menghambat apa, bisnis. Sejauh ini masih aman," ujarnya.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan perkembangan terbaru persiapan operasional DSI. Dalam sosialisasi kebijakan pada 6 November 2026, pemerintah menyebut Portal National Data Intelligence (NADI) milik DSI ditargetkan beroperasi penuh mulai 1 Januari 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa DSI hanya bertindak sebagai perantara tunggal dalam mekanisme ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

"Sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal," ujar Airlangga.

Direktur Utama DSI Luke Mahony menjelaskan, portal NADI telah diuji coba bersama sekitar 100 eksportir yang mewakili sekitar 50% nilai ekspor tiga komoditas strategis, dengan sekitar 340 kontrak. Setelah ekspor dan repatriasi dana, DSI akan melakukan pemeriksaan post-clearance menggunakan metodologi pasar independen. Jika ditemukan perbedaan data, eksportir akan diminta memberikan penjelasan.

Baca Juga: Dana Bencana Dikorupsi, Megawati: Enak Banget Korupsi Sekarang

Baca Juga: DSI Awasi Ekspor Batu Bara hingga CPO Mulai 2027, Kemendag: Eksportir Tidak Kehilangan Kendali

"Portal NADI sudah berfungsi dan sedang diuji bersama eksportir dan pembeli, dengan dukungan asosiasi. Masukan dari pengujian ini kami gunakan untuk menyempurnakan sistem, dengan keamanan dan kerahasiaan data sebagai prioritas," ujar Luke.

Pemerintah menetapkan tiga komoditas yang masuk dalam mekanisme ekspor melalui DSI, yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Ketiganya mencatat nilai ekspor sekitar US$66,13 miliar atau 23,4% dari total ekspor nasional sepanjang 2025. Selama masa transisi hingga 31 Desember 2026, pemerintah menyiapkan penyesuaian sistem dan regulasi sebelum penerapan penuh pada awal 2027.