Zulhas Minta Moratorium Sertifikat Tanah Dicabut: Pelayanan Berhenti, Orang Ngamuk

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pelayanan sertifikat tanah yang sempat dihentikan sementara di sejumlah wilayah segera dibuka kembali. Dia menilai penghentian pelayanan terlalu lama dapat memicu keresahan masyarakat.

"Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Zulhas menyampaikan hal tersebut setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta keputusan bersama mengenai kelanjutan layanan pertanahan di daerah yang belum memenuhi target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen.

Dalam rapat itu, Nusron menyebut masih ada tiga provinsi dan 12 kabupaten yang belum mencapai target tersebut. Meski demikian, dia meminta agar pelayanan pertanahan di lokasi yang bukan merupakan lahan LP2B dapat kembali dilakukan.

Nusron menjelaskan, penghentian sementara layanan sertifikat tanah di wilayah yang belum memenuhi target LP2B telah diberlakukan sejak 22 September 2025. Kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan alih fungsi lahan sawah sekaligus menjalankan aturan perlindungan lahan pertanian.

Namun, moratorium itu menimbulkan keberatan dari sejumlah asosiasi pengembang properti. Nusron mengaku pihaknya berkali-kali didatangi perwakilan Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) yang memprotes penghentian layanan tersebut.

"Jadi kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

Baca Juga: Nusron Wahid Dicecar KPK, Diduga Ada Setoran Rutin dan Setoran Jabatan di Kementerian ATR/BPN

Dalam penjelasannya, Nusron juga menyebut kebijakan pengetatan layanan pertanahan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dia turut merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang disebut menetapkan target nasional minimal 87 persen untuk LP2B.

Meski sejumlah daerah belum mencapai target, Nusron menyampaikan bahwa secara nasional angka 87 persen telah terpenuhi. Karena itu, dia meminta pemerintah memberikan kepastian apakah pelayanan pertanahan di wilayah yang belum mencapai target tersebut dapat kembali berjalan, khususnya untuk lokasi yang bukan termasuk LP2B.

Permintaan itu kemudian mendapat respons dari Zulhas yang meminta pelayanan segera dibuka. Sementara itu, tiga provinsi yang belum memenuhi target tetap ditugaskan untuk melengkapi pencapaian LP2B, meskipun Zulhas tidak menetapkan batas waktu penyelesaiannya.