Castro Desak DPR Mulai Pemakzulan Gibran, Sindir Elite Politik yang Menunggu Perintah Prabowo

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, mengkritik sikap DPR dalam merespons polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Castro menilai lembaga legislatif bersama partai-partai politik seharusnya tidak lagi menunda langkah politik terkait persoalan tersebut. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) semestinya sudah cukup menjadi pijakan untuk memulai mekanisme pemakzulan.

Ia mempertanyakan urgensi pembentukan panitia khusus (pansus) maupun penggunaan hak angket DPR. Sebab, menurut Castro, berbagai informasi dan pertimbangan hukum yang diperlukan sudah tersedia melalui putusan pengadilan.

"Harusnya memang sejak awal, bahkan sejak putusan MK, teman-teman partai-partai politik ini harusnya sudah mulai proses pemakzulan dong. Jadi tidak perlu lagi ada pansus, ada angket. Mau menyelidiki apa? Mau melacak soal apa? Mau mencari informasi apa? Semuanya sudah disediakan oleh pengadilan, apalagi putusan Mahkamah Agung," ujar Castro kepada wartawan di Jakarta kemarin, dikutip Kamis (12/11).

Baca Juga: Gibran Pilih Mundur untuk Amankan Fasilitas? Ini Kata Mahfud soal Hak Mantan Wapres

Ia kemudian menyoroti belum adanya langkah konkret dari DPR. Castro menduga, sikap tersebut tidak terlepas dari adanya pertimbangan atau kompromi politik di kalangan elite.

Bahkan, ia menyindir kemungkinan DPR masih menunggu arahan dari pihak tertentu sebelum mengambil keputusan, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi ini teman-teman di DPR terlalu banyak kompromi dan menunggu perintah siapa gitu, perintah Prabowo mungkin gitu ya," ujarnya.

Lebih jauh, Castro menjelaskan bahwa mekanisme pemakzulan dapat digunakan untuk menguji dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Ia merujuk pada Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur alasan pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.

Menurut Castro, apabila melalui proses konstitusional terbukti Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, maka pemberhentian dari jabatan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi proses pemakzulan ini akan mengonfirmasi bahwa Gibran memang sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar. Karena dia tidak memenuhi syarat, maka dia harus diberhentikan, begitu," jerlasnya.

Castro juga menilai polemik politik tersebut seharusnya tidak perlu berlarut-larut apabila DPR sejak awal mengambil langkah konstitusional.

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Memanas, Denny Indrayana Singgung Pelanggaran Sumpah Jabatan hingga Pemakzulan

Ia bahkan menyinggung kemungkinan Gibran mengundurkan diri ketika proses pemakzulan sudah berjalan. Dalam situasi tersebut, menurut Castro, perdebatan mengenai kelanjutan proses politik seharusnya tidak lagi menjadi persoalan utama.

"Kalau kemudian pemakzulan sudah mulai dilakukan, kemudian ujug-ujug Gibran berhenti sebagai wakil presiden, apa lagi yang mau dipersoalkan begitu? Harusnya sejak awal gitu," tuturnya.