Peluang Hilirisasi Energi: Serap Tenaga Kerja Lokal hingga Kunci Kedaulatan

Percepatan hilirisasi energi dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional. Selain memperkuat ketahanan energi, hilirisasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal.

Anggota Komite IV DPD RI, Mirah Midadan, mengatakan hilirisasi dan kedaulatan energi merupakan dua agenda penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan hilirisasi energi sebagai sarana meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja lokal.

"Hilirisasi sangat berpeluang memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas. Menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja lokal," kata Mirah dalam diskusi Kongkow Kedaulatan Energi: Hilirisasi Energi untuk Kedaulatan Negeri di Sadjoe Cafe, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menilai, pengembangan produk turunan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperluas kegiatan manufaktur, dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Indonesia, lanjut Mirah, memiliki kekayaan sumber daya alam dan energi yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diolah melalui kegiatan industri yang menghasilkan nilai tambah.

Untuk mempercepat proses hilirisasi, Mirah menilai investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA), masih dibutuhkan. Pasalnya, pembangunan industri pengolahan dan pengembangan teknologi memerlukan dukungan modal yang besar.

"Saya menilai investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA), tetap dibutuhkan untuk mempercepat hilirisasi. Pembangunan industri pengolahan dan pengembangan teknologi membutuhkan modal yang sangat besar," ujarnya.

Kebutuhan investasi tersebut juga berlaku dalam agenda transisi energi. Menurut Mirah, pembangunan infrastruktur energi, termasuk jaringan gas, membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat.

"Kita juga tidak boleh terlalu anti terhadap modal-modal asing, karena memang untuk hilirisasi itu kita butuh modal yang sangat besar," ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar investasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas.

Mirah juga menyoroti tantangan transformasi struktural ekonomi Indonesia, terutama terkait penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam paparannya, ia menyebut kontribusi industri manufaktur yang sebelumnya berada di kisaran 32 persen pada awal 2000-an menurun menjadi sekitar 19 persen pada triwulan II 2026.

Padahal, sektor manufaktur memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas, mengembangkan teknologi, dan menggerakkan sektor usaha lainnya, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, hilirisasi dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali industri pengolahan nasional melalui pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri.

Di sisi lain, Mirah menegaskan kedaulatan energi juga harus menjamin ketersediaan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun sektor industri.

"Di sisi lain, kedaulatan energi harus memastikan tersedianya pasokan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat maupun sektor industri," ungkapnya.

Dalam diskusi tersebut, penguatan hilirisasi dan ketahanan energi juga diarahkan pada sejumlah agenda strategis. Pertama, memperkuat hilirisasi untuk mendorong industrialisasi nasional. Pengolahan mineral perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri turunan, peningkatan daya saing manufaktur, dan penguatan rantai pasok domestik.

Kedua, memperluas manfaat hilirisasi bagi perekonomian daerah. Pertumbuhan industri pengolahan diharapkan melibatkan tenaga kerja lokal, UMKM, dan pemasok daerah. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan agar investasi memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata.

Ketiga, mempercepat kedaulatan energi melalui penguatan pasokan domestik. Kemajuan elektrifikasi dan program biodiesel perlu diikuti upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan BBM serta mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga perlu diarahkan untuk mendukung kebutuhan industri, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dengan berbagai agenda tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekspor dan investasi. Lebih jauh, hilirisasi perlu menjadi instrumen transformasi ekonomi untuk membangun kemandirian teknologi, memperkuat industri nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh posisi Indonesia dalam persaingan global.

"Kedaulatan energi pada akhirnya bukan hanya tentang kemampuan menghasilkan energi sendiri, tetapi juga kemampuan bangsa mengelola sumber daya, menguasai teknologi, dan memastikan manfaatnya dirasakan seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Transisi Energi, Hilirisasi, dan Pembangunan Berkelanjutan Universitas Muhammadiyah Jakarta (CENTRADIS UMJ), Wajid Fauzi, menilai hilirisasi harus diarahkan pada pembentukan kemandirian industri nasional. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari peningkatan investasi dan volume ekspor.

"Indonesia perlu membangun industri yang mampu menguasai teknologi, memperkuat rantai pasok domestik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Wajid.

Ia menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara hilirisasi semu dan hilirisasi berdaulat. Hilirisasi semu cenderung berfokus pada pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Keberhasilannya biasanya diukur dari jumlah smelter, investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI), serta volume ekspor.

"Nilai tambah memang meningkat, tetapi kemandirian industri dan penguasaan teknologi belum tentu tercapai," ujar Wajid.

Sebaliknya, hilirisasi berdaulat harus mampu membangun ekosistem transformasi ekonomi nasional. Indikator keberhasilannya mencakup alih teknologi (technology transfer), integrasi industri nasional, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas bagi tenaga ahli lokal.

"Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tempat pengolahan sumber daya alam, tetapi juga mampu menguasai teknologi dan mengembangkan industri secara mandiri," ucapnya.

Wajid mengidentifikasi lima tantangan utama dalam transformasi hilirisasi nasional. Pertama, penguasaan teknologi. Indonesia masih menghadapi tantangan untuk beralih dari pengguna menjadi pengembang teknologi.

Kedua, infrastruktur energi. Pengembangan industri pengolahan, khususnya smelter, membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan andal.

Ketiga, pembiayaan dan kepastian regulasi. Industri hilirisasi merupakan sektor padat modal dengan risiko investasi tinggi sehingga membutuhkan kebijakan yang konsisten.

Keempat, keterhubungan industri. Pengembangan kawasan industri perlu terintegrasi dengan perekonomian lokal agar tidak menciptakan kawasan industri yang terpisah dari usaha kecil dan menengah (UKM).

Kelima, geopolitik global. Persaingan rantai pasok antarnegara besar turut memengaruhi posisi Indonesia dalam industri strategis dunia.

Ia menegaskan, hilirisasi setidaknya harus membawa tiga mandat utama, yakni kemandirian, kesejahteraan, dan penguatan posisi geopolitik Indonesia.

Kemandirian berarti hilirisasi harus menghasilkan kemampuan nasional tanpa menciptakan ketergantungan baru terhadap teknologi asing. Sementara itu, kesejahteraan harus tercermin dari manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dan daerah.

"Adapun dari sisi geopolitik, hilirisasi harus memperkuat daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global, bukan justru menempatkan Indonesia sebagai pihak yang bergantung pada negara lain," ungkapnya.

Dari sisi pengembangan energi, Group Head City Gas Project PT PGN, Lebinner Sinaga, menyoroti pentingnya hilirisasi gas bumi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurutnya, gas bumi memiliki peran strategis untuk mendukung kebutuhan energi industri maupun masyarakat. Optimalisasi pemanfaatannya juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

"Hilirisasi gas bukan hanya tentang menyalurkan energi, tetapi menciptakan nilai tambah bagi bangsa," ungkap Lebinner.

Ia menjelaskan, pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga merupakan salah satu langkah untuk memperluas pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Jargas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi solusi penyediaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat.

"Pembangunan jargas yang didukung APBN telah mencapai sekitar 560 ribu sambungan. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga," jelasnya.

Meski demikian, pengembangan jargas masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya persoalan regulasi dan perizinan, kebutuhan pendanaan yang besar, serta tantangan dalam memastikan keandalan pasokan gas.

Lebinner menilai kolaborasi diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. Kepastian kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program juga dibutuhkan agar pengembangan jargas dapat berjalan berkelanjutan.

Ia mengatakan, PGN bersama pemerintah menargetkan perluasan jaringan gas hingga 5 juta sambungan pada 2029.

"PGN bersama pemerintah menargetkan perluasan jaringan gas hingga 5 juta sambungan pada 2029," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, industri, dan masyarakat.

PGN juga mendorong pembentukan Asosiasi Penggiat Jargas Indonesia sebagai wadah kolaborasi di luar pemerintah dan badan usaha untuk memperkuat pengembangan jaringan gas nasional.

Lebinner berharap asosiasi tersebut dapat melibatkan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan jargas.

"Jargas bukan sekadar infrastruktur penyaluran energi, melainkan sarana untuk menghubungkan masyarakat dengan masa depan energi yang lebih kuat, bersih, dan mandiri," pungkasnya.