Kasus Penyadapan Prabowo Terus Diusut, Kini Jenderal Bintang Satu Ikut Terseret

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menyeret nama petinggi Polri. Kali ini, seorang perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal Polisi berinisial TK harus menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, pemeriksaan terhadap Brigjen TK tengah berlangsung di Biro Wabprof Divisi Propam Polri. 

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Johnny melalui keterangan tertulis pada Jumat (13/11/2026).

Baca Juga: Komisi III DPR Desak Kapolri Suyudi Terapkan Pasal Makar ke Listyo Sigit Cs

Ia sekaligus menegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara tersebut merupakan anggota Polri dengan pangkat bintang satu.

“Kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi,” ujarnya.

Pemeriksaan ini mencuat setelah penjelasan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengenai dugaan keterlibatan tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Suyudi membeberkan bahwa Ahrie pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Menurut penjelasan Suyudi, Ahrie diduga menerima perintah dari tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia kemudian disebut meminta operator melakukan penyadapan tanpa disertai permohonan penyidikan.

Baca Juga: Polri Klaim Temukan Bukti Listyo Sigit Cs Berniat Gulingkan Pemerintah

“Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Tak hanya itu, Ahrie juga diduga menginstruksikan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan log. Ia turut disebut memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo.

Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.