Potensi Rp360 Triliun, Mengapa Indonesia Masih Impor 94% Bahan Baku Obat?
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Indonesia memiliki kekayaan hayati yang melimpah dengan sekitar 31.000 jenis tumbuhan berpotensi menjadi bahan baku obat. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan sekitar 94% kebutuhan bahan baku obat (BBO) nasional masih bergantung pada produk impor.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan ketergantungan terhadap bahan baku impor menjadi tantangan serius bagi kemandirian industri farmasi nasional. Terlebih, kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global berpotensi mengganggu rantai pasok obat di dalam negeri.
Padahal, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri obat berbasis sumber daya alam. Potensi ekonomi obat bahan alam nasional diperkirakan mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp360 triliun per tahun.
Namun, nilai ekonomi yang berhasil dimanfaatkan hingga saat ini baru sekitar Rp6,7 triliun.
Taruna mengungkapkan, dari sekitar 31.000 spesies tumbuhan yang berpotensi menjadi sumber bahan baku obat, Indonesia baru memiliki 76 jenis obat bahan alam dan 21 jenis fitofarmaka.
"Potensi [ekonomi obat bahan alam Indonesia] diperkirakan mencapai US$20 miliar. Kalau dikalikan Rp18.000 (asumsi kurs), berarti Rp360 triliun setiap tahun, tapi yang baru bisa diakses oleh kita itu sekitar Rp6,7 triliun. Jadi, ruang dan peluangnya masih sangat besar," ujar Taruna dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, BPOM menyiapkan tiga strategi utama guna mempercepat pengembangan industri obat nasional.
Pertama, memperkuat dukungan terhadap penelitian dan pengembangan obat, mulai dari tahap uji praklinis hingga uji klinis. BPOM juga berkomitmen mempercepat proses perizinan serta memberikan pendampingan kepada para peneliti agar hasil riset dapat dikembangkan menjadi produk yang memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.
Kedua, mendorong investasi di sektor farmasi, khususnya pengembangan bahan baku dan pengujian klinis produk obat. BPOM membuka peluang kerja sama dengan investor dalam dan luar negeri untuk memperkuat kapasitas industri farmasi Indonesia.
Taruna menyebut investasi asing di industri farmasi nasional pada 2025 mencapai sekitar Rp48 triliun. Investasi tersebut antara lain berasal dari China, India, dan Australia.
Ketiga, memperkuat kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan industri sehingga inovasi tidak berhenti di laboratorium.
BPOM diketahui telah menjalin kerja sama dengan 197 perguruan tinggi di Indonesia. Dari total 4.416 perguruan tinggi dan institusi pendidikan, sekitar 2.000 di antaranya dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan inovasi.
Baca Juga: Miris! 94 Persen Bahan Baku Obat Indonesia Masih Impor, BPOM Ungkap Penyebabnya
Upaya memperkuat kemandirian farmasi juga dilakukan melalui pengembangan produksi bahan baku obat di dalam negeri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan Indonesia mulai mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku obat impor. Pemerintah mengklaim sekitar 35 jenis active pharmaceutical ingredient (API) atau bahan baku aktif obat sudah dapat diproduksi secara lokal.
Menurut Budi, ketergantungan impor yang sebelumnya mencapai lebih dari 90% mulai berkurang menjadi sekitar 70%-80%.
Meski demikian, produksi obat jadi di dalam negeri belum sepenuhnya menjamin kemandirian industri farmasi. Sebab, sejumlah bahan baku dan bahan antara untuk memproduksi obat masih didatangkan dari luar negeri.
Dia mencontohkan produksi parasetamol di Indonesia yang masih membutuhkan bahan antara berupa fenol dari luar negeri.
Pemerintah pun mendorong integrasi industri farmasi dengan sektor kimia dan petrokimia nasional. Salah satu upayanya adalah memanfaatkan bahan baku industri yang telah tersedia di dalam negeri, seperti benzena dan kumena.
Selain penguatan produksi, pemerintah juga berupaya menyederhanakan regulasi dan proses perizinan agar industri lebih cepat beralih menggunakan bahan baku lokal.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mulai melibatkan BPOM sejak tahap awal penelitian obat. Langkah ini diharapkan membuat aspek regulasi dan standar keamanan sudah diperhatikan sejak proses riset, bukan hanya ketika produk siap dipasarkan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Taufan Bara Mukti
Editor: Taufan Bara Mukti
Tag Terkait: