Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Langsung Bergerak Sisir Perusahaan

Prabowo Minta 70% Hasil Tambang untuk Negara, Kapolri Langsung Bergerak Sisir Perusahaan Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mendata perusahaan pertambangan di Indonesia menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil tambang dinikmati negara. Pendataan tersebut akan melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai langkah awal untuk memetakan aktivitas pertambangan yang perlu mendapat pengawasan.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan pendataan akan dilakukan untuk mengidentifikasi perusahaan pertambangan, terutama aktivitas yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan negara.

“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga,” ujar Suyudi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Dari hasil pendataan tersebut, Polri akan memilah perusahaan maupun aktivitas pertambangan yang perlu mendapat perhatian lebih. Suyudi menegaskan, penertiban akan diarahkan terutama pada praktik pertambangan ilegal.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ucapnya.

Meski demikian, Suyudi menekankan pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat perusahaan yang telah menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan. Menurutnya, kepastian hukum bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal tetap perlu dijaga agar iklim investasi nasional tidak terganggu.

“Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” kata Suyudi.

Langkah pendataan oleh Polri tersebut menyusul pernyataan Prabowo yang meminta pemerintah memastikan negara memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Dalam pidato pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menginstruksikan jajaran menterinya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahlil, Minimal 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

Baca Juga: Prabowo Soroti Laporan Ekspor Tambang, Barang 100 Ton Jangan Dilaporkan Hanya 50 Ton

Presiden juga membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Menurutnya, investor tetap dapat dilibatkan untuk menyediakan modal, tetapi keuntungan mayoritas setelah modal kembali harus dinikmati bangsa Indonesia.

“Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Annisa Nurfitri