- Home
- /
- New Economy
- /
- Energi
Benarkah Badak Jawa Dipindahkan karena Tambang? Ini Fakta di Balik Isu Ujung Kulon
Kredit Foto: Kementerian Kehutanan.
Wacana pemindahan sejumlah Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya mengaitkan rencana tersebut dengan dugaan potensi tambang emas di sekitar kawasan habitat terakhir badak Jawa tersebut.
Isu ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa dalam media briefing di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Dalam pernyataannya, Hashim menyinggung perlunya melindungi populasi badak Jawa dari berbagai ancaman, terutama bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah mengembangkan habitat kedua di Taman Nasional Alas Purwo.
Namun, gagasan tersebut kemudian dikaitkan dengan potensi sumber daya mineral di sekitar Ujung Kulon. Spekulasi semakin berkembang setelah publik menyoroti penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan tersebut melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Menanggapi polemik tersebut, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan badak Jawa ke Alas Purwo sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap yang memastikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangan resmi Bakom RI, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, kajian kelayakan habitat juga harus memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng. Selama proses penelitian berlangsung, pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan dan patroli di Ujung Kulon sebagai habitat utama badak Jawa.
Menurut Hidayat, pengembangan habitat kedua mendesak dilakukan karena seluruh populasi badak Jawa yang jumlahnya kurang dari 100 ekor saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi tersebut membuat spesies ini rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk bencana alam seperti tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.
Selain ancaman bencana, populasi yang terkonsentrasi di satu kawasan juga menghadapi persoalan keragaman genetik. Hidayat menyebut tingkat perkawinan sedarah atau inbreeding pada populasi badak Jawa dilaporkan mencapai 58,5 persen.
Upaya pencarian habitat alternatif sebenarnya telah dirintis sejak 1980-an. Sejumlah kawasan, termasuk Gunung Honje dan Cikepuh, pernah masuk dalam kajian untuk mendukung upaya pelestarian badak Jawa.
"Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama Badak Jawa dan harus terus dijaga. Alas Purwo baru dapat dipertimbangkan sebagai habitat kedua jika seluruh persyaratan ekologis dan keamanannya terbukti melalui kajian ilmiah. Tanpa itu, pemindahan tidak akan dilakukan," pungkas Hidayat.
WUP di Perairan Sekitar Ujung Kulon
Di sisi lain, isu potensi pertambangan di sekitar Ujung Kulon memang perlu ditelusuri berdasarkan regulasi yang berlaku. Salah satunya melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Dalam keputusan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang terdiri atas tiga kategori, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan ketiganya dituangkan dalam peta lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan tersebut. Peta itu memperlihatkan sebaran WUP di sejumlah wilayah daratan dan perairan Banten, WPN di sebagian wilayah Banten bagian selatan, serta beberapa area WPR.
Khusus di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, peta tersebut menunjukkan adanya wilayah perairan yang masuk dalam poligon WUP. Namun, area inti TNUK ditampilkan sebagai wilayah putih atau berada di luar poligon wilayah pertambangan yang ditetapkan dalam peta tersebut.
Artinya, tidak seluruh kawasan Ujung Kulon ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP di perairan sekitar kawasan juga tidak dapat langsung diartikan sebagai penetapan kawasan konservasi TNUK untuk kegiatan pertambangan.
Jika ditelusuri lebih jauh, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 juga tidak mencantumkan daftar perusahaan yang akan melakukan penambangan, lokasi tambang operasional, ataupun komoditas mineral tertentu untuk setiap poligon WUP dalam peta lampirannya.
Keputusan tersebut memang menyebutkan bahwa WUP menjadi dasar bagi Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Adapun komoditas yang dapat menjadi dasar penetapan WIUP meliputi mineral logam, batubara, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan.
Sementara itu, WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat. Adapun WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruhnya melalui perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, penetapan WUP belum berarti pemerintah telah memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut.
Kepmen 2026 Gantikan Penetapan Wilayah Pertambangan 2022
Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 juga bukan keputusan pertama. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Dalam keputusan 2022, pemerintah menetapkan dua kategori wilayah, yakni WUP dan WPN. Sementara itu, keputusan terbaru pada 2026 secara eksplisit mencantumkan tiga kategori dengan memasukkan WPR dalam diktum penetapan.
Pada bagian pertimbangannya, Kepmen ESDM 2026 menyebutkan bahwa keputusan tahun 2022 sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam aspek pengelolaan wilayah pertambangan sehingga perlu diganti.
Perubahan juga terlihat dalam pengaturan pengelolaan wilayah. Pada keputusan 2022, WUP dapat diubah peruntukannya menjadi WPN, WUPK, atau WPR. Sementara itu, keputusan 2026 secara khusus mengatur bahwa WPN dapat diusahakan sebagian atau seluruh luas wilayahnya melalui perubahan status menjadi WUPK.
Selain itu, keputusan terbaru menyebutkan bahwa peta wilayah pertambangan tersedia dalam bentuk cetak dan digital serta termuat dalam sistem informasi wilayah pertambangan berbasis elektronik.
Meski demikian, perbedaan kategori dalam diktum dan legenda peta belum cukup untuk menyimpulkan adanya penambahan atau pengurangan luas wilayah pertambangan. Untuk memastikan perubahan batas dan luas setiap wilayah antara 2022 dan 2026, diperlukan perbandingan data koordinat kedua peta.
Dinas ESDM: WUP Bukan Izin Penambangan
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa penetapan WUP tidak secara otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Menurut Ari, WUP merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang memadai untuk diusahakan. Penetapan tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan wilayah pertambangan, bukan keputusan pemberian izin operasional kepada perusahaan tambang.
Suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai WUP juga belum tentu dapat langsung ditetapkan menjadi WIUP. Penetapannya tetap harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks Ujung Kulon, ketentuan tersebut perlu dilihat bersama Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten 2023–2043. Regulasi tersebut menetapkan kawasan darat dan laut Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi.
"Secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan ada kegiatan pertambangan," tegas Ari kepada awak media, Selasa (17/11/2026).
Penjelasan tersebut juga perlu dilihat bersama keterangan Badan Geologi Kementerian ESDM. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menyatakan pihaknya belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itu, Badan Geologi belum memiliki data yang dapat menggambarkan potensi maupun besaran sumber daya mineral di kawasan tersebut.
Keterangan ini penting untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai dugaan cadangan emas di Ujung Kulon. Indikasi geologi, potensi mineral, sumber daya mineral, dan cadangan mineral merupakan istilah yang berbeda serta membutuhkan tahapan penelitian dan pembuktian tersendiri.
Dengan demikian, informasi mengenai potensi emas di sekitar kawasan tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti adanya cadangan emas yang telah terukur di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
Perlindungan Ujung Kulon Tetap Menjadi Prioritas
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak Jawa dan menjadi prioritas perlindungan pemerintah. Pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan habitat alami tersebut.
Secara hukum, perlindungan kawasan konservasi juga memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur perlindungan kawasan pelestarian alam dan melarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan.
Baca Juga: Tolak Pemindahan Badak Jawa, Aktivis P2G Ungkit Kondisi Pandeglang: Sudah Miskin, Jalan Rusak
Baca Juga: Wacana Pemindahan Badak Jawa Dicurigai Terkait Tambang, Nama Bahlil dan Hashim Ikut Disorot
Dengan demikian, penetapan wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon tidak serta-merta mengubah status dan fungsi Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, publik perlu membedakan antara fakta penetapan wilayah pertambangan, dugaan potensi mineral, dan gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa.
Hingga saat ini, belum ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa wacana pengembangan habitat kedua tersebut merupakan bagian dari rencana pembukaan kegiatan pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pemerintah juga menegaskan bahwa pemindahan badak Jawa tidak akan dilakukan tanpa kajian ilmiah lengkap yang memastikan keselamatan satwa dan kelayakan habitat baru.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
Tag Terkait: