Pupuk Subsidi 2027 Capai 9,85 Juta Ton, Digitalisasi hingga Monopoli PIHC Jadi Persoalan
Kredit Foto: WE
Pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi 2027 sebesar 9,85 juta ton untuk sektor pertanian dan perikanan. Namun, besarnya alokasi tersebut belum serta-merta menjamin efektivitas penyaluran kepada petani. Persoalan validitas data penerima, kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET), hingga struktur bisnis penyaluran masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi pemerintah dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Di tengah upaya pembenahan tersebut, Pupuk Indonesia menyatakan komitmennya mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi secara digital melalui sistem i-Pubers. Digitalisasi ini diklaim dapat menjamin distribusi lebih tepat sasaran sekaligus memastikan transaksi berlangsung sesuai HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan, digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi akan memudahkan petani melakukan penebusan. Petani yang telah terdaftar dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) untuk melakukan transaksi di titik serah resmi.
"Petani sekarang sudah tidak perlu lagi khawatir dan harus menunggu sampai 3-4 bulan dari awal tahun agar bisa menebus pupuk bersubsidi. Petani cukup membawa KTP, sudah terdaftar di RDKK, menyiapkan uang tunai, yang bersangkutan bisa menebus pupuk bersubsidi kapan pun dan di mana pun selama berada di PPTS yang sudah terdaftar," ujarnya dalam sesi webinar beberapa waktu lalu.
Digitalisasi Pupuk Subsidi Belum Menjawab Persoalan Hulu
Kendati demikian, digitalisasi distribusi belum tentu menjadi jaminan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sepenuhnya tepat sasaran dan sesuai HET di lapangan. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menilai, persoalan utama distribusi pupuk bersubsidi justru perlu dibenahi sejak tahap pendataan dan regulasi di tingkat hulu.
"Akar permasalahan pupuk bersubsidi tidak hanya terletak pada ujung pendistribusian di kios, melainkan pada tata kelola data di hulu dan regulasi birokrasi yang kerap rumit bagi petani kecil," ujar Henry saat dihubungi secara terpisah oleh Warta Ekonomi, Jumat (13/11/2026).
Henry lantas memaparkan sejumlah persoalan yang perlu dibenahi oleh pemerintah maupun Pupuk Indonesia. Salah satunya adalah validitas dan pemutakhiran data petani, terutama terkait sinkronisasi data RDKK dengan kondisi riil di lapangan.
"Itu sering kali terlambat diperbarui, menyebabkan banyak petani asli yang justru tidak tercatat," ungkap dia.
Selain persoalan pendataan, Henry turut menyoroti kepatuhan pengecer terhadap ketentuan HET. Menurutnya, pengawasan pemerintah terhadap kios-kios pengecer resmi masih perlu diperkuat.
"Praktik penjualan di atas HET atau praktik 'paket', di mana petani dipaksa membeli produk non-subsidi tertentu untuk bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi, masih kerap terjadi," ungkap dia.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan akses digital. Henry menyebut, kendala jaringan internet, keterbatasan perangkat gawai, serta rendahnya literasi digital petani maupun petugas kios masih menjadi hambatan operasional di sejumlah wilayah pedesaan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dengan demikian, digitalisasi distribusi perlu diikuti pembenahan tata kelola data, pengawasan harga, serta pemerataan infrastruktur. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, penggunaan sistem digital berisiko belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Monopoli Penyaluran Pupuk Subsidi Dinilai Hambat Efisiensi PIHC
Di luar persoalan teknis distribusi, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi juga dinilai menyisakan persoalan struktural di tingkat industri. PengamatÂ
Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi semestinya dimodifikasi karena skema yang berjalan saat ini membuat Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai pemain utama dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak memiliki tekanan persaingan pasar yang cukup kuat untuk mendorong efisiensi.
"Karena dia pasti dapat pasar pupuk yang tanpa harus direbutkan setiap tahun, swasta mati-matian itu untuk memasarkan produknya. Sementara Pupuk Indonesia sudah pasti, ketika program pupuk subsidi itu masih ada, pasar itu pasti diberikan ke dia," kata Khudori kepada Warta Ekonomi.
Menurut Khudori, kepastian pasar melalui program pupuk bersubsidi berpotensi mengurangi dorongan bagi Pupuk Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kondisi tersebut berbeda dengan produsen swasta yang harus bersaing untuk mendapatkan pasar dan mempertahankan penjualan produknya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khudori mengusulkan perubahan skema subsidi pupuk dari subsidi barang menjadi transfer tunai atau bantuan langsung kepada petani. Melalui mekanisme ini, petani akan menerima bantuan yang dapat digunakan untuk membeli pupuk dari produsen atau pemasok di pasar.
Dengan begitu, menurutnya, mekanisme pasar dapat berjalan lebih terbuka dan mendorong persaingan antarpelaku usaha. Kondisi tersebut juga akan memaksa Pupuk Indonesia meningkatkan efisiensi agar mampu bersaing dengan produsen lainnya.
"Itu akan memaksa Pupuk Indonesia yang selama ini nyaman dengan pasar yang sudah pasti, pasar pupuk subsidi, itu dipaksa dia harus melakukan efisiensi. Kalau sekarang ini kan monopoli. Kalau itu nanti dibuka seperti itu, itu artinya pasarnya terbuka dan kompetitor akan muncul di situ," bebernya.
Khudori juga menilai persoalan efisiensi masih menjadi tantangan bagi sejumlah produsen pupuk di bawah PIHC, seperti Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang, hingga Petrokimia Gresik. Menurutnya, mekanisme subsidi yang berlaku saat ini belum cukup memberikan tekanan persaingan untuk mendorong seluruh pabrik meningkatkan efisiensi produksinya.
Baca Juga: Pupuk Indonesia Siap Dukung Indonesia Jadi Pusat Ammonia Hub di Asia Pasifik
Baca Juga: Serapan Tinggi, Pupuk Indonesia Siapkan 1,9 Juta Ton Stok Pupuk Untuk Musim Tanam
"Dengan mekanisme subsidi yang seperti sekarang dan pemerintah subsidi setiap tahun, itu pabrik yang tidak efisien dengan harga yang ditetapkan tetap bisa hidup. Karena yang diambil kan harga rata-rata, yang itu mengakomodasi antara yang efisien dengan yang tidak efisien," jelas Khudori.
Oleh karena itu, Khudori mendorong pemerintah mengevaluasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terus bergantung pada skema subsidi barang. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha lain dalam pasar pupuk dapat membuka ruang kompetisi sekaligus mendorong efisiensi industri pupuk nasional.
"Dan di sana akan muncul kompetitor, dipaksa itu nanti Pupuk Indonesia untuk melakukan efisiensi besar-besaran, terutama pabrik yang tidak efisien," pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: