Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Heboh Kasus Penyadapan Prabowo, Muncul Dugaan Liar: Kursi Wapres Bisa Diisi Listyo Sigit atau Tito

Heboh Kasus Penyadapan Prabowo, Muncul Dugaan Liar: Kursi Wapres Bisa Diisi Listyo Sigit atau Tito Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat politik, sosial, dan ekonomi, Arif Wicaksono, menyinggung pihak yang paling memperoleh manfaat besar jika isu penyadapan ilegal berhasil melengserkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Arif, jika skenario tersebut terjadi, maka berdasarkan konstitusi Gibran Rakabuming Raka akan menjadi presiden. Sementara itu, posisi wakil presiden berpotensi diisi oleh mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo atau Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Siapa yang diuntungkan kalau isu penyadapan sampai melengserkan Prabowo? Jika skenarionya Prabowo lengser, secara konstitusi Gibran resmi naik jadi RI 1,"  tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/11).

"Kursi RI 2? Bisa diisi Listyo Sigit atau Tito. Dugaan liar ini ada di pikiran publik," lanjutnya.

Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

Kasus tersebut memasuki babak baru setelah perkara dugaan makar resmi dinaikkan ke tahap penyidikan pada Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Skenario Sufmi Dasco Jadi Pengganti Gibran: Prabowo Dapat Mitra Kuat di Eksekutif, Tapi Hadapi Risiko Ini di DPR

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami unsur tindak pidana makar sebagai pengembangan dari kasus akses ilegal dan pemusnahan alat bukti elektronik.

Hingga 17 November 2026, penyidik masih mengumpulkan alat bukti berupa perangkat elektronik dan memeriksa saksi sehingga belum menetapkan tersangka baru untuk pasal makar.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya