Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Di Balik Ribuan Kanal Pro-Pemerintah yang Ditutup Google

Oleh: Cak AT – Ahmadie Thaha

Di Balik Ribuan Kanal Pro-Pemerintah yang Ditutup Google Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Bayangkan sebuah pasar yang ramai. Ribuan orang berteriak menawarkan dagangan. Sebagian memuji barang dagangan sendiri, sebagian mencela pesaing.

Suasananya begitu meriah sehingga orang yang lewat mengira sedang menyaksikan persaingan bebas.

Padahal, sebagian pedagang telah membayar orang untuk berteriak, memuji, dan menciptakan keramaian.

Pasar seperti itu kini hadir di layar telepon genggam kita. Namanya media sosial. Bedanya, yang diperdagangkan bukan barang, melainkan opini. Yang dijual bukan produk, melainkan kesan bahwa masyarakat mendukung atau menolak sesuatu.

Polemik Raffi Ahmad membawa kita memasuki pasar tersebut. Ia akhirnya meminta maaf atas kegaduhan terkait kontrak kerja sama perusahaan RANS dengan dua kementerian yang nilainya hampir Rp14,7 miliar.

RANS mengakui adanya proyek tersebut. Dalam penjelasannya, perusahaan menyebut pekerjaan itu mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kegiatan luring, dan promosi. Namun, publik sebagai pembayar pajak tentu berhak mempertanyakan kewajaran penggunaan anggaran sebesar itu, terutama jika sebagian hasilnya berupa konten promosi pemerintah.

Persoalannya menjadi lebih sensitif karena Raffi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Publik wajar mempertanyakan batas antara bisnis pribadi, jabatan publik, dan penggunaan anggaran negara.

Kontrak produksi konten dan promosi memang tidak otomatis merupakan proyek buzzer. Namun, ketika perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pejabat publik memperoleh kontrak komunikasi dari kementerian, pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan menjadi tidak terhindarkan.

Bagi saya, persoalan ini membuka pintu untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar: industri pengaruh digital.

Google baru saja memperlihatkan betapa besarnya persoalan tersebut. Dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026 yang terbit pada 30 Oktober, Google melaporkan penutupan 19.372 kanal YouTube yang secara eksplisit dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia sepanjang Juli–September 2026.

Rinciannya, Google menutup 6.888 kanal pada Juli, 10.134 kanal pada Agustus, dan 2.350 kanal pada September. Kanal-kanal tersebut menyebarkan konten berbahasa Indonesia yang mendukung pemerintah dan administrasinya. Pada Agustus, narasi yang disebarkan juga mencakup kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.

Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan jaringan operasi pengaruh yang dikaitkan dengan China, sebanyak 14.642 kanal, dan Rusia, sebanyak 2.321 kanal, dalam periode yang sama.

Angka ini tidak bisa dianggap remeh. Penutupan hampir 20 ribu kanal menunjukkan bahwa operasi pengaruh digital dapat berlangsung secara terkoordinasi dan dalam skala besar.

Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Google tidak mengungkap siapa operator jaringan tersebut, siapa yang membiayainya, atau apakah mereka memiliki hubungan dengan proyek komunikasi pemerintah tertentu. Karena itu, angka tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa seluruh kanal itu dibiayai oleh pajak rakyat atau diperintahkan pemerintah Indonesia.

Dalam ilmu komunikasi, praktik menciptakan kesan dukungan masyarakat yang sebenarnya direkayasa dikenal sebagai astroturfing. Istilah ini mengambil nama rumput sintetis. Dari kejauhan, ia tampak seperti rumput sungguhan, tetapi tidak tumbuh dari tanah.

Begitulah dukungan palsu yang digerakkan secara terorganisasi. Ia tampak seperti suara rakyat, padahal lahir dari operasi yang dirancang oleh pihak tertentu. Persoalannya bukan sekadar siapa yang berbicara, melainkan apakah dukungan itu benar-benar tumbuh secara spontan atau sengaja diproduksi untuk memengaruhi persepsi publik.

Teknik manipulasi opini digital bisa sederhana. Puluhan atau ratusan akun mengunggah pesan serupa, menyerbu kolom komentar, menyebarkan potongan video, dan mengulang narasi tertentu. Aktivitas yang terkoordinasi dapat menciptakan kesan bahwa sebuah pendapat memperoleh dukungan luas. Kerumunan digital pun terbentuk.

Di sinilah bahayanya. Orang yang membaca percakapan tersebut mungkin mengira pendapat itu mewakili mayoritas karena jumlah unggahan dan komentarnya mencapai ribuan, bahkan jutaan. Padahal, ia bisa saja sedang menyaksikan pertunjukan yang sebagian pemainnya bekerja berdasarkan instruksi dan imbalan.

Manipulasi semacam ini tidak selalu perlu membungkam kritik. Cukup membuat suara kritis tenggelam dalam kebisingan.

Ketika seorang warga menyampaikan keberatan, puluhan akun menyerangnya. Ketika seorang akademisi mengemukakan analisis, ratusan komentar meragukan integritasnya. Akhirnya, orang yang semula bersikap kritis memilih diam karena merasa sendirian.

Demokrasi pun menghadapi masalah baru. Selama ini kita mengenal pembelian suara menjelang pemilu. Kini, industri digital memungkinkan orang membeli sesuatu yang lebih halus: persepsi tentang suara mayoritas.

Kalau dahulu uang digunakan untuk memengaruhi pilihan di bilik suara, sekarang uang juga dapat digunakan untuk membentuk persepsi pemilih jauh sebelum mereka memasuki bilik itu.

Tentu, tidak setiap dukungan di media sosial merupakan rekayasa. Orang berhak memuji pemerintah, membela tokoh, atau mengkritik lawan politik. Persoalan muncul ketika pihak tertentu menyembunyikan sumber pembiayaan dan mengorganisasi akun untuk menciptakan kesan dukungan spontan.

Karena itu, kasus kontrak RANS dan laporan Google perlu ditempatkan dalam satu percakapan besar tentang transparansi industri komunikasi politik dan pemerintahan. Keduanya bukan bukti bahwa satu pihak mengoperasikan jaringan yang ditindak Google, tetapi sama-sama mengingatkan kita pada pentingnya keterbukaan dalam industri pengaruh digital.

Pemerintah tentu membutuhkan jasa komunikasi untuk menjelaskan kebijakan. Namun, anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Publik berhak mengetahui siapa penyedia jasanya, berapa nilai kontraknya, apa hasil pekerjaannya, bagaimana proses pengadaannya, dan siapa yang memperoleh manfaat.

Terlebih lagi, pejabat publik seperti Raffi Ahmad harus menjaga jarak yang jelas dari kepentingan bisnis pribadi. Jabatan publik membawa amanah, bukan karpet merah menuju pasar proyek.

Google bisa menutup ribuan kanal. Namun, penutupan akun saja tidak menyelesaikan persoalan. Kita memerlukan transparansi iklan politik, pengungkapan sponsor kampanye digital, audit pengadaan komunikasi pemerintah, serta pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan pejabat publik.

Masyarakat pun perlu lebih kritis. Jangan menganggap sebuah pendapat benar hanya karena ribuan akun mengulanginya. Popularitas tidak selalu menunjukkan kebenaran. Keramaian tidak selalu menunjukkan kehendak rakyat.

Sebab, di pasar gelap opini, suara rakyat bisa menjadi komoditas paling laris. Yang punya uang dapat membeli keramaian, yang punya jaringan bisa mengatur percakapan, dan yang punya kekuasaan berpeluang menentukan panggung.

Kita harus menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi pertunjukan dengan penonton yang mengira dirinya pemilik suara, padahal sebagian tepuk tangannya sudah masuk dalam anggaran produksi.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Editor: Annisa Nurfitri

Tag Terkait: