Batas Usia Capres-Cawapres Digugat Lagi, Pemohon Minta MK Turunkan Jadi 19 Tahun
Kredit Foto: Ist
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima gugatan seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub yang meminta batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 19 tahun.
Gugatan tersebut muncul di tengah polemik kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka disebut mengundurkan diri. Pemohon menilai persyaratan usia 40 tahun dalam Undang-Undang Pemilu membatasi hak warga negara untuk mengikuti kontestasi kepemimpinan nasional.
Berdasarkan informasi dalam situs resmi MK, Rabu (18/11/2026), permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026.
Pasal yang digugat adalah Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan tersebut mengatur persyaratan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden.
Aturan itu sebelumnya telah mengalami perubahan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, batas usia 40 tahun juga memberikan pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam alasan permohonannya, Deri menilai batas usia tersebut tidak semestinya menjadi satu-satunya tolok ukur kemampuan seseorang untuk menjadi pemimpin negara.
Dia bahkan mengaitkan gugatannya dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang disebutnya berdampak pada posisi Gibran sebagai wakil presiden.
"Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama," ujarnya.
Pemohon berpendapat seseorang yang masih berusia muda tetap berpeluang memiliki kecakapan, integritas, dan kemampuan untuk memimpin. Karena itu, dia mengusulkan usia minimal 19 tahun sebagai alternatif persyaratan pencalonan presiden maupun wakil presiden.
"Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon," ujarnya.
Baca Juga: MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres, Ini Alasannya
Melalui gugatannya, Deri meminta MK menyatakan ketentuan usia minimal 40 tahun bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai dengan tambahan persyaratan usia minimal 19 tahun bagi calon yang dinilai memiliki kecakapan, kejujuran, amanah, serta kemampuan menyampaikan gagasan.
Sidang perdana untuk memeriksa permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 November 2026.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy