Pasal Penyadapan di KUHAP Digugat Warga, yang Bukan Tersangka Bisa Ikut Dirugikan
Kredit Foto: Ist
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (17/11/2026).
Para pemohon menilai ketentuan penyadapan oleh penyidik berpotensi melanggar hak privasi warga negara karena tidak disertai batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Sidang Permohonan Nomor 416/PUU-XXIV/2026 tersebut dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Permohonan diajukan Pardamean Sihombing, Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite. Mereka mendalilkan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Pasal 136 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan.”
Menurut para pemohon, ketentuan tersebut memberikan kewenangan penyadapan tanpa batasan yang memadai, baik terkait jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu pelaksanaan.
Mereka juga menyoroti definisi penyadapan dalam Pasal 1 angka 36 KUHAP, yakni kegiatan memperoleh informasi pribadi secara rahasia melalui mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik menggunakan jaringan kabel maupun nirkabel.
Para pemohon menilai penyadapan terhadap satu nomor telepon berpotensi turut merekam komunikasi pihak lain yang terhubung dengan nomor tersebut. Dengan demikian, seseorang yang bukan tersangka dapat ikut tersadap hanya karena berkomunikasi dengan pihak yang menjadi target penyadapan.
Risiko tersebut dinilai semakin besar karena penyadapan dilakukan secara rahasia dan KUHAP tidak mengatur kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang komunikasinya ikut terpantau.
“Kerugian bersifat aktual dan/atau setidak-tidaknya potensial. Sebab sejak berlakunya norma a quo pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata kerugiannya,” ujar Christian Adrianus saat membacakan pokok-pokok permohonan.
Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan harus terlebih dahulu memperoleh izin ketua pengadilan negeri.
Dalam permohonannya, mereka mengusulkan penyadapan dalam keadaan mendesak dapat dilakukan terlebih dahulu, tetapi penyidik wajib meminta persetujuan ketua pengadilan negeri paling lama 1 x 24 jam. Apabila persetujuan tidak diberikan, penyadapan harus dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
Dalam persidangan, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah turut memberikan catatan mengenai kedudukan hukum para pemohon. Ia menilai terdapat ketidaksesuaian antara kekhawatiran para pemohon terhadap potensi penyadapan dengan uraian kerugian yang disampaikan dalam permohonan.
“Saudara mendalilkan ada kekhawatiran adanya penyadapan, tetapi pada posita tidak mempersoalkan hal ini. Jadi ada kontradiksi di sini, maka merumuskannya tidak begini. Pertanyaannya apakah interval waktu saat ini dan nanti dapat dipandang para Pemohon dirugikan atas interval waktu itu?” ujar Guntur.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat