Dedi Mulyadi Bakal Ubah Lahan Tambang Ilegal Jadi Kawasan Konservasi, Warga Dilibatkan
Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan pendekatan ekonomi untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang selama ini sulit dituntaskan.
Salah satu langkah yang disiapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adalah membeli lahan bekas tambang milik warga, kemudian mengalihfungsikannya menjadi kawasan konservasi dengan melibatkan mantan penambang sebagai tenaga kerja penghijauan.
Kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga membuka sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
Dengan demikian, penertiban tambang ilegal diharapkan tidak menimbulkan persoalan ekonomi baru bagi warga terdampak.
Dedi Mulyadi mengatakan, pendekatan pembelian lahan dipilih karena penindakan terhadap tambang ilegal berskala kecil kerap tidak menyelesaikan persoalan. Aktivitas pertambangan sering kembali berjalan setelah penertiban dengan alasan lahan yang digunakan merupakan milik pribadi.
Melalui skema tersebut, Pemprov Jabar berencana mengambil alih lahan warga agar aktivitas pertambangan dapat dihentikan secara permanen. Selanjutnya, lahan akan dipulihkan melalui penanaman pohon, sementara masyarakat setempat dilibatkan sebagai pekerja dalam kegiatan penghijauan.
"Tanah-tanahnya dibeli. Ya, kemudian nanti dihijaukan, kemudian warganya dipekerjakan menjadi penanam pohon. Sudah selesai," ujar Dedi, Rabu (18/11/2026).
Menurut Dedi, penanganan tambang ilegal yang dikelola perusahaan besar relatif lebih mudah karena aktivitasnya cenderung berhenti setelah dilakukan penindakan. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika pertambangan dilakukan secara perorangan di atas tanah milik sendiri.
Kondisi tersebut membuat penertiban administratif dan penegakan hukum belum cukup untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menyentuh aspek kepemilikan lahan sekaligus menyediakan alternatif mata pencaharian agar masyarakat tidak kembali melakukan aktivitas pertambangan ilegal.
Kabupaten Majalengka menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena memiliki temuan tambang ilegal cukup banyak. Dalam operasi penertiban selama dua hari terakhir, petugas telah menyasar puluhan lokasi pertambangan tanpa izin.
"Majalengka sekarang justru yang banyak, yang kemarin tertibkan dalam malam ini 18 titik, ya mungkin Majalengka sekitar 40 yang dalam dua hari ini ditertibkan," katanya
Dedi mengungkapkan, rencana pembelian lahan tersebut mulai dipersiapkan. Bahkan, sejumlah transaksi disebut segera dilakukan dengan total luas lahan yang diproyeksikan mencapai sekitar 20 hektare.
Setelah proses pembelian selesai, lahan bekas pertambangan akan direhabilitasi melalui penanaman berbagai jenis pohon untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan. Masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai penambang akan memperoleh kesempatan beralih menjadi tenaga penanam sekaligus pemelihara pohon.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
Skema ini berpotensi menjadi pendekatan transisi mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar kawasan pertambangan. Penghentian aktivitas tambang tidak hanya dibarengi pemulihan lingkungan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan aktivitas ekonomi alternatif bagi warga.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kesiapan anggaran pembelian lahan, mekanisme penilaian harga, serta keberlanjutan program konservasi dan penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat.
Pemprov Jabar diharapkan dapat memastikan proses pengadaan lahan berjalan transparan dan tepat sasaran. Dengan begitu, kebijakan pembelian lahan tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek untuk menghentikan tambang ilegal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait: