Status PSI di Koalisi Pemerintahan Dipertanyakan, Begini Reaksi dari Kubu Demokrat
Kredit Foto: Instagram/Giring Ganesha
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron angkat bicara mengenai polemik status Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menegaskan keputusan mengenai posisi PSI sepenuhnya berada di tangan pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra.
Pernyataan Herman merespons Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang sebelumnya menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah karena tidak memiliki kader di kabinet.
"Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra," kata Herman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Di tengah polemik tersebut, Herman juga menyinggung persoalan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Dia menyebut belum ada agenda pertemuan antara partai-partai koalisi dengan Prabowo untuk membahas pengajuan calon pengganti.
"Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 Nov 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan 2 nama cawapres," ujarnya.
Terkait sikap Demokrat mengenai persoalan tersebut, Herman menegaskan partainya akan mengikuti pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebelumnya, Jazilul Fawaid mempertanyakan posisi PSI setelah tidak lagi memiliki kader di kabinet. Terlebih, pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden turut diikuti keluarnya tiga kader PSI dari partai.
"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul, Selasa (17/11/2026).
Tiga kader PSI yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Ketiganya mengundurkan diri dari PSI pada 9 November 2026.
Baca Juga: Buntut Isu Ijazah Gibran-Jokowi, PSI Desak Periksa Ijazah DPR: Segini yang Tak Cantumkan Pendidikan
Namun, PSI membantah anggapan bahwa ketiadaan kader di kabinet otomatis membuat partai tersebut keluar dari koalisi. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan keanggotaan koalisi merupakan keputusan institusi partai, bukan ditentukan oleh individu yang menduduki jabatan pemerintahan.
"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace, Rabu (18/11/2026).
Grace memastikan PSI masih berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman juga menegaskan partainya tetap mendukung kebijakan dan program pemerintah meskipun tidak memiliki perwakilan di kabinet.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy