Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pengamat Kasih Pesan ke Prabowo Soal Pengganti Gibran, Salah Langkah Bisa Picu Efek Domino Ini

Pengamat Kasih Pesan ke Prabowo Soal Pengganti Gibran, Salah Langkah Bisa Picu Efek Domino Ini Kredit Foto: BPMI
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, keputusan tersebut bisa berdampak terhadap soliditas partai-partai pendukung pemerintah hingga Pemilu 2029.

Burhanudin menilai sosok wakil presiden baru memiliki peran penting untuk mendampingi Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun ke depan.

"Jangan sampai salah pilih. Karena kalau salah pilih, partai-partai pendukungnya selain Gerindra akan mundur teratur," ujar Burhanudin dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (18/11/2026).

Dia menjelaskan, partai politik yang memiliki kader sebagai presiden biasanya memperoleh keuntungan elektoral lebih besar ketika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Burhanudin mencontohkan pengalaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memimpin Indonesia pada periode 2004-2009. Ketika itu, SBY yang berasal dari Partai Demokrat didampingi Jusuf Kalla (JK) dari Partai Golkar.

Meski posisi wakil presiden diisi kader Golkar, Burhanudin menyebut Demokrat justru menjadi partai yang paling banyak menikmati keuntungan politik dari tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY.

"Demokrat menang sebagai, pertama kali menang dalam pemilu legislatif tahun 2009 itu ya karena approval rating Pak SBY yang tinggi meskipun dibantu wapresnya yang dari Partai Golkar, Pak JK," jelasnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Burhanudin menilai apabila Prabowo memilih wakil presiden pengganti Gibran dari Partai Gerindra, partai berlambang kepala garuda itu berpotensi memperoleh keuntungan elektoral paling besar.

Namun, konsekuensinya juga harus diperhitungkan. Gerindra bisa menjadi pihak yang paling banyak dimintai pertanggungjawaban apabila tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo justru mengalami penurunan.

Sementara itu, partai-partai pendukung lainnya berpotensi menghadapi dilema menjelang Pemilu 2029. Mereka mungkin tetap bertahan dalam koalisi selama pemerintahan mendapat respons positif, tetapi bisa mengambil jarak apabila popularitas pemerintah merosot.

"Masalahnya, bagaimana jika 2029 tidak terjadi rebound atau recovery (pemulihan)? Ya tentu mereka tidak mau terkena dampak negatif akibat penurunan popularitas pemerintah," ucapnya.

Baca Juga: Grace Natalie Angkat Bicara Soal Arah PSI: Masih Solid Dukung Pemerintahan Prabowo

Burhanudin bahkan mengingatkan bahwa popularitas pemerintah yang tinggi sekalipun tidak menjamin seluruh partai pendukung akan terus bertahan. Menurutnya, partai politik tetap memiliki kepentingan dan agenda elektoral masing-masing menjelang kontestasi politik berikutnya.

"Jangankan pemerintahan yang tidak populer, pemerintahan yang populer pun karena pemerintahan yang populer itu punya agenda sendiri, bisa jadi ditinggalkan."

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy