Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Banyak Pejabat Hartanya Naik Tak Wajar! ICW Kecam Sikap DPR yang Coret Aturan Ini dari RUU Perampasan Aset

Banyak Pejabat Hartanya Naik Tak Wajar! ICW Kecam Sikap DPR yang Coret Aturan Ini dari RUU Perampasan Aset Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesian Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap DPR RI yang tidak mengakomodasi aturan mengenai peningkatan harta kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mencurigai adanya kepentingan tertentu di balik tidak dicantumkannya ketentuan tersebut. Ia berpandangan, aturan itu penting mengingat ada sejumlah pejabat publik, baik di lingkungan legislatif maupun pemerintahan, yang mengalami lonjakan kekayaan tidak wajar tanpa disertai penjelasan mengenai asal-usul hartanya.

"Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," ujar Azhim kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia juga menyoroti persoalan transparansi pelaporan kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Azhim, terdapat dugaan sejumlah aset dan kepemilikan perusahaan milik pejabat yang tidak dicantumkan dalam laporan tersebut.

"LHKPN-nya tidak benar, terdapat perusahaan-perusahaan yang mereka miliki tapi tidak tercatat di LHKPN," kata Azhim.

Sementara itu, Kepala Divisi sekaligus Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menilai alasan bahwa illicit enrichment merupakan norma materiil tidak cukup kuat untuk mengesampingkan konsep tersebut dari UU Perampasan Aset.

Pernyataan itu merespons penjelasan Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menyebut konsep illicit enrichment tidak dimasukkan lantaran UU Perampasan Aset merupakan regulasi yang bersifat formil.

Ibrahim justru menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan yang masuk kategori norma materiil tetap diakomodasi dalam undang-undang tersebut.

Baca Juga: Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judol buat Kasih Efek Jera

"Toh, kalau alasannya adalah norma materiil, kita bisa melihat ada beberapa norma materiil juga yang dimasukkan ke dalam undang-undang ini," ucap Ibrahim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Lebih jauh, Ibrahim mencurigai keputusan tersebut berpotensi menguntungkan kalangan pejabat dan anggota DPR sendiri. Ia menduga ketentuan yang berisiko menjerat mereka justru tidak dimasukkan, sementara aturan yang menyasar masyarakat luas malah diperkuat.

"Ya ini artinya ada tebang pilih saja yang akan menyasar mereka mungkin dikeluarkan dan yang akan menyasar publik malah diperkuat di dalam undang-undang ini," kata Ibrahim.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya